Pengembang Bangun Mbr Rumah Baru

Djakarta, investor.id
– Persatuan Perusahaan Realestat Republic of indonesia (REI) menyatakan telah dan terus berusaha maksimal untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah yang layak hingga di hari ulang tahun (HUT) ke-l atau emasnya yang jatuh pada 11 Februari 2022.

Dari keseluruhan rumah bersubsidi di Tanah Air, lebih dari 60% dikontribusi oleh pengembang-pengembang anggota REI.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan, dalam kurun lima tahun terakhir saja, REI telah membangun lebih dari dua juta unit rumah, baik subsidi maupun komersial. “Untuk rumah subsidi REI menyumbang lebih dari 60% dari full rumah subsidi yang dibangun, serta eighty% untuk sektor komersial,” kata dia kepada
Investor Daily
dalam wawancara terkait HUT Emas REI baru-baru ini.

Sedangkan untuk total rumah yang telah dibangun anggota REI sejak asosiasi ini berdiri sampai sekarang, Totok mengaku tidak punya datanya.

“Kalau tiap tahunnya
sih
ada, kami
ngitung. Sebelum pandemi kami bangunnya sekitar 500 ribu – 600 ribu unit. Setelah pandemi menurun. Pada 2020 hunian menengah ke atas yang kami bangun jumlahnya 22 ribu,” ujar Totok ketika kembali dihubungi pada Jumat (eleven/2) malam.

Sementara itu, rumah untuk MBR yang dibangun oleh anggota REI pada 2020 sekitar 160-180 ribu unit, menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Tapi ini semestinya sudah meningkat lagi pada 2021. Yang rumah sederhana menjadi 200 ribu. Itu meningkat cukup banyak. Sedangkan hunian kelas menengah ke atas kami laku 72 ribu pada 2021,” papar dia.

Totok menjelaskan, kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga tidak heran bila
backlog
atau kekurangan pasokan untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat setiap tahun sulit untuk diturunkan. Perkiraan
backlog
rumah saat ini mencapai 11,4 juta unit dengan pertambahan kebutuhan rumah setiap tahun mencapai satu juta unit.

Baca juga:
l Tahun, REI Terus Membangun Kota Baru

“Usaha pemerintah untuk merumahkan warganya sudah cukup baik. Programme membangun sejuta rumah sebagai langkah positif, meski masih sulit untuk mengurangi
backlog. Apalagi di tengah kondisi ekonomi lagi lesu akibat pandemi Covid-19,” kata dia.

Menurut Totok, salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki rumah adalah dengan meningkatkan anggaran subsidi. Karena, kenyataan di lapangan banyak pengembang yang terkendala untuk mendapatkan jatah untuk mengembangkan rumah subsidi, karena kuota subsidi habis. Masalah kualitas rumah juga dipersoalkan.

“Kalau seperti itu, usulan saya, lebih baik dihapus (saja) subsidi dan diserahkan ke pasar. Dengan syarat, semua perizinan dan pajak dibebaskan, dan pembiayaan (diperoleh) dengan suku bunga rendah. Sehingga, pengembang (bisa) dengan mudah untuk membangun rumah,” kata Totok.

Ia juga melihat, sejak adanya Covid-xix, lxx% masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap mengalami kendala pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR). Berbeda pada saat sebelum pandemi, rata-rata lx% rumah MBR dimiliki oleh masyarakat yang berpendapatan tidak tetap (non–fixed income).

“Masalah ini juga harus ada solusi oleh pemerintah dan tentu kami, REI, akan berjuang agar masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap bisa mendapatkan rumah layak,” kata dia.

Di antara solusi yang bisa dipilih ke depan adalah pembiayaan lewat perkumpulan, seperti pedagang bak so ataupun sebelumnya yakni perkumpulan tukang cukur rambut. Dengan demikian, masyarakat kecil tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

“Tentunya, ini juga terkait masalah pembiayaan dan perbankan,” tandas dia.

Baca juga:
REI Berkontribusi Membangun Negeri

Sedangkan untuk sektor komersial, Totok menyambut baik langkah pemerintah untuk memperpanjang insentif pajak untuk sektor properti. Insentif ini memberikan dampak positif bagi pengembang untuk mening katkan pembangunan propertinya.

“Kebijakan insentif mambantu pengembang dan kami harapkan ini bisa berlanjut,” ujar dia.

Pemerintah akhirnya memang melanjutkan pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) rumah pada tahun ini selama 9 bulan atau hingga September 2022. Kelanjutan insentif PPN DTP rumah ini tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada two Februari 2022.

Wakil Sekjen DPP REI Royzani Sjachril menyebutkan REI mampu menyediakan rumah rakyat rata-rata 250-300 ribu per tahun. Realisasi REI untuk pembangunan rumah subsidi tahun 2021 sebanyak 149.318 unit (terjual) atau sebesar 45%. Sedangkan sisa stok rumah subsidi sampai 2021 sebesar 143.328 unit of measurement. Rumah komersial pada 2021 terjual 42.439 unit of measurement (74%). Sisa stok rumah komersial sebesar 26.354 unit of measurement atau sekitar 56,40%.

Banyak Tantangan

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, untuk membangun rumah rakyat masih banyak tantangan yang dihadapi. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan perumahan adalah melakukan pendataan dan verifikasi lahan potensial eks-pemerintah dan pemda.

Hal ini, kata dia, untuk mengatasi keterbatasan lahan yang terjangkau dan murah. “Menyiapkan
land cyberbanking
sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 tahun 2021 tentang Ba dan Bank Tanah, menyediakan lahan untuk perumahan terjangkau di lokasi strategis, TOD (transit oriented
development), dan sinergi dengan BUMN,” papar dia.

Terkait terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah, Kementerian PUPR mengupayakan dengan melakukan skema pembiayaan kreatif mulai dari kredit mikro, BP2BT, Tapera, KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), serta pengembangan perumahan skala besar (kota mandiri).

Baca juga:
Hari Ini Ulang Tahun Ke-50, REI Siap Jadi Garda Terdepan Wujudkan Indonesia Tangguh

Kebijakan atau penerapan regulasi dan upaya dilakukan setelah keluar UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung (pengganti IMB).

Sedangkan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2022 tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, yaitu di antaranya menetepkan pemenuhan rumah layak huni dari target 56,5% menjadi 70%, yang harus dipenuhi dengan kinerja optimal, melalui kebijakan dan strategi kolaborasi mencapai Programme Sejuta Rumah. Pada tahun ini, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menargetkan pembangunan rumah khusus sebanyak 2.300 unit, rumah susun sebanyak 12.787 unit, rumah swadaya sebanyak 118.960 unit serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU sebanyak 55.000 unit.

Kebangkitan Properti

Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Ignesjz Kemalawarta optimistis sektor properti bakal bangkit dan
take off
pada tahun ini. Namun, kebangkiran sektor property ini memerlukan dukungan antara lain terkait peraturan daerah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Berbagai hambatan yang terjadi saat ini seperti regulasi dan perizinan perlu dilonggarkan kembali,” kata Ignesjz.

Menurut Ignesjz, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kebangkitan properti sangat penting bagi perekonomian Republic of indonesia karena mampu berkontribusi terhadap xiii,half dozen% PDB nasional.

“Selain itu, sektor properti mampu menyerap tenaga kerja hingga 8,5 juta pekerja atau 6,95% dari full tenaga kerja nasional,” kata dia.

Ignesjz menjelaskan, sektor property mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi karena memiliki
multiplier
result
terhadap 175 industri lain yang sangat tinggi terhadap konten dan muatan lokal. “Pada tahun 2020 KPR turun dan naik lagi pada 2021 terutama di Maret dan Oktober,” kata dia.

Baca juga:
l Tahun Mengabdi, REI Siap Jadi Garda Terdepan Pemulihan Ekonomi

Ignesjz menjelaskan, agar sektor properti bisa bangkit, maka sejumlah regulasi yang menghambat harus dipangkas. Karena itu, REI mengusulkan solusi untuk menyelesaikan masalah PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang merupakan pengganti dari izin mendirikan bangunan (IMB). Hingga saat ini, baru ada 22 kabupaten/kota yang memiliki Perda PBG. Bila masalah perda PBG ini tidak segera diselesaikan, menurut dia, maka akan berdampak buruk terhadap produksi rumah dan serapan dari insentif PPN DTP dan pembangunan rumah secara keseluruhan.

“Kami mengusulkan kepada pemerintah agar PPN DTP diperpanjang sampai akhir tahun 2022,” kata dia.

Untuk sektor rumah subsidi, kata Ignesjz, REI mengajukan kepada pemerintah untuk menaikkan batas harga rumah subsidi dan rumah susun (rusun) ditetapkan. Karena, maksimal harga rumah subsidi sudah dua tahun tidak mengalami kenaikan.

“Fasilitas pembiayaan perumahan untuk
non
fixed income
dengan skema BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) juga perlu diperbanyak,” kata dia.

Tak hanya itu, REI juga mengusulkan perpanjangan restrukturisasi kredit, termasuk milik pengembang, dari yang semula berakhir Maret 2023 agar diperpanjang sampai maret 2024. Pasalnya, kondisi eksisting penjualan properti masih lesu.

Jakarta dan Banten

Secara terpisah, Deputy CEO 99 Group Republic of indonesia Wasudewan mengungkapkan, kawasan Dki jakarta dan Banten masih menjadi lokasi utama para pencari properti. Kedua wilayah ini memiliki magnet yang masih cukup tinggi bagi masyarakat ataupun investor untuk mendapatkan rumah. Jakarta masih menjadi magnet karena tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, juga sebagai pusat finansial, meski ibu kota negara (IKN) mau dipindah ke Kalimantan.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang Bekasi yang memilih dan mencari properti di Jakarta, padahal Bekasi memiliki kawasan industri yang cukup besar.

“Orang Jakarta masih memilih tempat tinggal di Jakarta. Sedangkan orang Bekasi masih banyak yang memilih dan mencari properti di Jakarta, mungkin mereka ingin mencari rumah kedua atau dampak dari PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) ini menarik warga Bekasi mencari properti di Jakarta buat investasi,” kata Wasudewan dalam acara Zooming with Primus (ZWP) dengan tema
“Properti Siap
Accept Off,”
yang disiarkan langsung
Beritasatu Television
belum lama ini.

Diskusi yang dipandu Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu itu juga menghadirkan dua pembicara lain, yakni Wakil ketua Umum DPP Existent Estat Indonesia (REI) Ignesjz Kemalawarta dan Chief Executive Officer Indonesia Property Sentinel (IPW) Ali Tranghanda.

Wasudewan menjelaskan, meski kawasan Bekasi masih banyak industri, namun banyak kantor pusatnya berada di Jakarta. Sehingga banyak orang Bekasi memilih Jakarta sebagai tempat tinggal. Begitu juga dengan Banten. Ke depan, kawasan ini akan tetap menjadi pilihan menarik bagi para pencari properti, terutama hunian tapak.

“Karena kawasan ini masih dianggap nyaman untuk tempat tinggal, seperti halnya di Kawasan BSD dan sekitarnya,” ujar Wisudewan.

Faktor lain, kata Wasudewan, adalah infrastruktur yang dikembangkan di kawasan Banten cukup masif, seperti dibangunnya tol Serpong-Balaraja, kehadiran JORR Two yang membuat Kawasan Banten menjadi tempat hunian yang nyaman.

“Terbukti juga banyak
programmer
besar sekitar Banten yang mulai meluncurkan produk terbarunya,” kata dia.

Berdasarkan hasil survei rumah123. com, Tangerang Selatan masih menjadi primadona pencari properti sebesar 117%, kemudian ada Sleman (Yogyakarta) 42%, Surabaya (Jawa Timur) 38%, Jakarta Pusat 29%, Jakarta Utara 27%, Bandung sebesar 36%, Denpasar 20%, Semarang sixteen%, Jakarta Barat 16%, dan Bogor seven%.

Wasudewan menjelaskan, sepanjang tahun 2020-2021, pencarian property sebanyak 84,1% adalah pencari rumah tapak, dibandingkan sektor property lainnya. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun ini. “Hasil survei pencarian rumah tapak masih mendominasi pasar mencapai 84,ane% dibandingkan sektor lainnya, seperti tanah, apartemen, dan perkantoran,” kata Wasudewan,

Menurut dia, pencarian rumah tapak dengan harga di bawah Rp 400 juta mengalami kenaikan cukup signifikan pada semester Two-2021, yakni sebesar 39,1%, sedangkan pada semester I-2021 naik sebesar 37,9%.

Sementara itu, pencarian rumah tapak di kisaran harga Rp 400-650 juta turun dari semester I-2021 sebesar x,6% menjadi 9,5% semester II-2021. Pencarian rumah di kisaran harga Rp 650 juta sampai Rp 1 miliar turun sebesar 11% pada semester I-2021 dan 10,four% pada semester Ii-2021.

Sedangkan pencarian rumah di kisaran harga Rp ane-ii miliar juga ikut turun sixteen,5-15% per semester, pencarian rumah dengan harga Rp two-3 miliar naik dari 7,5% pada semester I-2021 ke 7,8% pada semester II-2021.

Sementara pencarian rumah dengan harga Rp 3-5,five miliar mengalami kenaikan dari vi,7% menjadi 7,2% per semester. Begitu pula dengan pencarian rumah dengan harga Rp five-10 miliar naik dari five,1% menjadi 5,7%. Pencarian rumah dengan harga Rp 10 miliar ke atas naik 4,half dozen% menjadi 5,two%.

“Rata-rata pencarian rumah dengan harga Rp 400 juta sampai dengan Rp 2 miliar mengalami penurunan tipis 0,5-0,9%,” kata Wasudewan.

Menurut dia, peningkatan permintaan rumah di atas Rp 2 miliar karena adanya kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPN DTP yang menarik buat pencari properti karena mendapatkan diskon yang cukup besar.

Kebutuhan Tinggi

Sementara itu, CEO IPW Ali Tranghanda mengakui pasar properti di Jabodetabek dan Banten meningkat cukup tinggi, yaitu 27,4%, dibandingkan daerah lain.

“Peningkatan ini sebenarnya sudah terlihat pada tahun 2021, di Jabodetabek dan Banten kebutuhan rumah cukup tinggi,” kata dia.

Ali menegaskan sebenarnya potensi properti
take off
secara umum sudah dimulai pada tahun 2019, namun tertunda karena pandemi Covid-nineteen.

“Pasar properti tetap tumbuh pada 2020, tetapi melambat. Meski melambat, bukan berarti tidak ada daya beli. Daya beli ada, kelas menengah tertekan iya, tetapi kelas menengah atas masih tetap jalan, apalagi pada saat PPKM dilonggarkan langsung properti naik lagi,” kata Ali.
(C02)

Editor :
Gora Kunjana
([email protected])

Sumber : Investor Daily