Uud Kota Depok Tentang Pembangunan Rumah

“TVRI” beralih ke halaman ini. Untuk saluran televisi utamanya, lihat TVRI (saluran televisi).

LPP Televisi Republik Indonesia
Jenis	Jaringan televisi umum (Lembaga Penyiaran Publik)
Merek	TVRI
Slogan	Media Pemersatu Bangsa
Negara	Indonesia
Bahasa	Indonesia
Tanggal peluncuran	24 Agustus 1962; 60 tahun lalu  (1962-08-24)
Kantor pusat	Jl. Gerbang Pemuda No. 8, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Wilayah siaran	Indonesia, Singapura, Malaysia (sebagian), Papua Nugini (sebagian), dan Timor Leste (sebagian)
Tokoh kunci	Iman Brotoseno (Direktur Utama) Irianto (Direktur Program dan Pemimpin Redaksi Berita) Telman Roring Pandey (Direktur Keuangan) Meggy Theresia Rares (Direktur Umum)
Saluran digital	TVRI TVRI Globe TVRI Sport
Saluran analog	TVRI Kanal 2 (Daerah) (keduanya bisa ditonton lewat jalur digital)
Situs web	world wide web.tvri.go.id

Televisi Republik Indonesia
(disingkat
TVRI) adalah jaringan televisi publik berskala nasional di Indonesia. TVRI berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik bersama Radio Republik Republic of indonesia (RRI), yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. TVRI merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia, mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. TVRI memonopoli siaran televisi di Indonesia hingga tahun 1989, ketika televisi swasta pertama didirikan.

TVRI saat ini mengudara di seluruh wilayah Indonesia dengan sistem siaran analog dan siaran digital. TVRI menjalankan 3 saluran televisi berskala nasional (dengan 2 di antaranya hanya bersiaran digital) dan 32 stasiun televisi daerah serta didukung 361 stasiun transmisi (termasuk 129 stasiun transmisi digital) di seluruh provinsi Indonesia.^[1]
Selain di televisi konvensional, siaran TVRI juga dapat ditonton melalui siaran
streaming
di situs resmi, aplikasi TVRI Klik, dan layanan OTT lainnya.

Sejarah

1961-1962: Ide, gagasan, dan siaran percobaan

Tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari kehadiran TVRI adalah Maladi, seorang mantan penyiar RRI. Ia merupakan orang yang pertama kali mengusulkan gagasan berdirinya stasiun televisi di Indonesia pada tahun 1955 dan direncanakan untuk membantu sosialisasi pemerintah dalam pemilihan umum pertama yang akan diadakan pada tahun tersebut. Meskipun Presiden Soekarno (yang pada saat itu tidak memegang kekuasaan karena Indonesia saat itu bersistem parlementer) tertarik dengan usulan Maladi, kabinet yang berkuasa saat itu menolaknya karena dianggap terlalu mahal. Setelah Maladi menjadi Menteri Penerangan pada 1959, ia kembali mengusulkan ide tersebut ke Presiden Soekarno (yang kali ini sudah memegang kekuasaan pada era Demokrasi Terpimpin). Sang menteri berpendapat, bahwa dengan berhasilnya Indonesia terpilih sebagai calon tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962, maka televisi dianggap mampu menjadi alat mengembangkan persatuan dan kesatuan nasional lewat acara olahraga yang disiarkan, minimal satu cabang olahraga per hari.^[2]
[3]
[4]
Usulan Maladi tersebut kemudian mulai diterima berbagai pihak, termasuk Presiden, sehingga pada tahun 1960, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengeluarkan Tap MPRS No. II/MPRS/1960 yang mendorong pendirian sebuah stasiun televisi, yang pada saat itu direncanakan sebagai stasiun televisi pendidikan dan beroperasi di universitas.^[v]

Langkah pendirian stasiun televisi pertama akhirnya mulai terwujud ketika pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games IV di bawah koordinasi urusan proyek Asian Games IV. Pada tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan SK Menpen No. 20/SK/M/1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2TV). Lembaga ini diketuai oleh R.Thousand. Soetarto, kepala Direktorat Perfilman Negara. Selain Soetarto, ada juga wakilnya yaitu R.M. Soenarjo dan 7 orang anggota panitia, dan mereka bekerja bersama-sama dengan Departemen Penerangan untuk mempersiapkan siaran televisi Republic of indonesia.^[half-dozen]
Untuk mempelajari lebih dalam tentang pertelevisian, Presiden kemudian mengirim Soetarto ke New York dan Atlanta, Amerika Serikat.^{[vii]
[eight]}

Pada 23 Oktober 1961, Presiden Soekarno yang sedang berada di Wina, Austria mengirimkan teleks kepada Maladi untuk segera menyiapkan proyek televisi dengan target sebagai berikut:

1. Membangun studio di eks AKPEN (Akademi Penerangan) di Senayan, yang sekarang menjadi lokasi kantor pusat LPP TVRI. Pemilihan lokasi ini dikarenakan berada dekat dengan Gelanggang Olahraga Bung Karno, sehingga lebih praktis untuk menyiarkan acara Asian Games.^[eight]
   Sebelum menempati lokasi tersebut, lokasi lain yang sempat dikaji sebagai tempat studio TVRI meliputi Gedung PFN Jatinegara, Gedung Jawatan Topografi, pemancar RRI di Kebayoran, dan beberapa tempat lainnya.^[9]
2. Membangun dua pemancar: 100W dan ten kW dengan menara setinggi 80m. Dibangun di dalam kompleks TVRI Senayan, awalnya menara ini sempat direncanakan berada di atas Hotel Republic of indonesia atau eks Gedung Perfini.^[eight]
   Pemancar kedua selesai dibangun pada 22 Agustus 1962 dan siap untuk dioperasikan beberapa jam sebelum Asian Games IV dimulai.^[ten]
3. Mempersiapkan perangkat lunak (program dan tenaga). Khusus suplai perangkatnya berasal dari NEC Jepang, setelah melalui seleksi dari penyedia lain, seperti Siemens (Jerman Barat), RCA (Amerika Serikat), dan Marconi (Inggris).^{[8]
   [5]}
   Selain dari NEC, perusahaan Jepang lain yang terlibat dalam persiapan TVRI adalah NHK, yang melatih calon pegawai-pegawai dan memberikan bantuan teknis bagi penyiaran stasiun televisi baru ini.^[xi]
   Pelatihan ini dilakukan bagi pegawai-pegawai TVRI yang umumnya saat itu belum berpengalaman dalam pertelevisian, karena berasal dari RRI, PFN, maupun mahasiswa ITB.^{[12]
   [vii]}

Pada tanggal 17 Agustus 1962, TVRI mulai mengadakan siaran percobaan dengan acara HUT RI ke-17 dari halaman Istana Merdeka Jakarta, dengan format hitam-putih dan didukung pemancar cadangan berkekuatan 100W. Kompleks siaran TVRI selesai dalam waktu kurang dari setahun dan diresmikan pada 23 Agustus 1962 oleh ketua P2TV.^[8]

1962-1975: Siaran awal, status yayasan

Pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games 4 dari stadion utama Gelora Bung Karno. TVRI bertugas berdasarkan SK Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 20/SK/Vii/61.^[13]
Dengan hadirnya TVRI, Republic of indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang memiliki stasiun televisi saat itu, setelah Jepang, Filipina, Thailand, Tiongkok, dan Korea Selatan, walaupun pada saat yang sama pesawat televisi di Indonesia hanya berjumlah ten.000-15.000 buah dan siaran TVRI hanya dinikmati sekitar 2% penduduk.^[14]
[xv]

Mengingat status TVRI pada saat itu berkaitan erat dengan Asian Games, maka TVRI saat itu juga dimasukkan dalam struktur
Organizing Committee
Asian Games 1962, secara spesifik sebagai “Seksi Biro Radio dan Televisi
Organizing Committee
Asian Games 4″.^{[nine]
[five]}
Pasca pembubaran
Organizing Commission
AG 1962, status TVRI kemudian berubah lagi menjadi di bawah Yayasan Bung Karno (pengelola kompleks olahraga Senayan) melalui Keppres No. 318/1962.^[8]
Studio TVRI yang pertama (saat itu dimaksudkan sebagai studio sementara)^[9]
kemudian selesai pada 11 Oktober 1962.^[16]
Karyawan TVRI pada 1963 mencapai 100 orang, dan pada pertengahan tahun yang sama, sebuah Divisi Pemberitaan didirikan, awalnya dipegang oleh 5 staf yang bekerja 14 jam sehari dan menyiarkan dua acara berita.^[6]
[17]
Selain karyawan dalam negeri, sejumlah TKA (23 orang dari Jepang dan merupakan hasil kerjasama Colombo Plan) awalnya juga sempat ditempatkan di TVRI untuk membantu pengembangannya, di bidang teknik, studio, pemancar, manajemen, moving-picture show, produksi dan teknik audio.^[18]

Status TVRI kemudian sempat diperdebatkan oleh Menteri Perkerjaan Umum dan Menteri Penerangan, apakah stasiun televisi baru ini harus berada di bawah mereka.^[nineteen]
Masalah tersebut kemudian selesai ketika pada tanggal 20 Oktober 1963, dikeluarkan Keppres No. 215/1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan Pimpinan Umum Presiden RI, yang berarti menjadikan TVRI sebagai institusi terpisah dari lembaga lain. Status sebagai yayasan murni berlangsung hingga 1975.^[20]
Secara dasar, Keppres No. 215/1963 menyatakan bahwa Yayasan TVRI berada di bawah presiden, dan TVRI merupakan entitas tunggal yang diberi hak dari negara bagi menyelenggarakan siaran televisi. Bisa dikatakan, bahwa condition TVRI pada saat itu dimaksudkan merupakan campuran dari yayasan dan lembaga negara, dalam hal ini independen dalam pencarian dana namun bertanggung jawab kepada Departemen Penerangan dalam pemograman.^[21]
Pendanaan TVRI berasal dari anggaran negara (tetap sejak 1966), iklan (sejak 1 Maret 1963), iuran televisi (sejak akhir 1963) dan sponsor.^[17]
[22]

Sifat TVRI yang berupa yayasan yang diketuai presiden ini justru menimbulkan sikap lembaga penyiaran yang tidak independen maupun berorientasi kepentingan publik yang efeknya akan terasa sampai akhir Orde Baru, apalagi ditambah dengan ketiadaan
blueprint
bagi pengembangan TVRI kedepannya saat itu.^[23]
Di era Soekarno masih berkuasa, Keppres No. 215/1963 pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa TVRI berperan dalam “…pembangunan mental, khususnya masyarakat sosialis Indonesia”. Lalu, setelah Orde Baru mulai lahir, Keputusan Menteri Penerangan No. 34/1966 menyatakan bahwa TVRI harus menyesuaikan acaranya dengan penyebarluasan program pemerintah, Pancasila dan UUD 1945. TVRI pada Orde Baru menjadi alat bagi menciptakan kesatuan nasional dan menyosialisasikan programme pembangunan pemerintah.^{[22]
[17]
[three]}

Pada tahun 1965 mulailah dirintis pembangunan Stasiun Penyiaran Daerah dimulai dengan TVRI Stasiun Yogyakarta, yang secara berturut-turut diikuti dengan Stasiun Medan, Surabaya, Makassar, Manado, Denpasar, dan Samarinda. Banyak dari stasiun ini awalnya bukan didirikan langsung oleh TVRI, melainkan oleh beberapa lembaga lain (misalnya, di Yogyakarta oleh Deppen). Namun, seiring sentralisasi pemerintah Orde Baru, stasiun daerah ini perlahan-lahan diintegrasikan dengan Stasiun Pusat Jakarta dan diatur secara lebih terpusat dalam pemogramannya.^[3]

1975-1998: Perubahan status, pelebaran sayap dan penurunan

Pada tahun 1975, melalui SK Menpen No. 55B/Kep/Menpen/1975 (yang kemudian diubah oleh SK Menpen No. 230A/Kep/Menpen/1984), TVRI diubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan RI, yang diberi status direktorat yang langsung bertanggungjawab pada Direktur Jenderal Radio, TV, dan Moving-picture show.^[20]
Aturan-aturan tersebut mengisyaratkan TVRI memiliki status ganda: selain sebagai Yayasan Televisi RI juga sebagai Direktorat Televisi (yang sudah terbentuk sejak 1966 melalui SK Menpen No. 107/1966), sedang manajemen yang diterapkan yaitu manajemen perkantoran/birokrasi.^{[twenty]
[24]}
Hal ini kemudian juga cukup memengaruhi gaya manajemen TVRI yang kurang efisien.^[25]

Mulai tahun 1977, Stasiun Produksi Keliling (SPK) dibentuk secara bertahap di beberapa ibu kota provinsi, yang berfungsi sebagai perwakilan atau koresponden TVRI di daerah. SPK kemudian terbentuk di 12 kota, mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura. Di tahun 1982, tercatat TVRI memiliki 9 stasiun, 10 SPK berarmada Mobil Unit of measurement Produksi, 193 menara pemancar dan 30 stasiun relai.^{[half dozen]}

Melalui Peraturan Pemerintah No. 37/1980, pemerintah secara resmi mengubah status seluruh karyawan TVRI menjadi Pegawai Negeri Sipil (dari sebelumnya karyawan Yayasan TVRI);^[26]
sesuatu yang masih berlangsung hingga kini. Karyawan TVRI kemudian juga terus bertambah, dari 898 orang pada 1972,^[17]
menjadi 6.000 orang pada 1991.^[27]
Untuk mengembangkan karyawan tersebut, TVRI dan pemerintah juga membentuk sarana pelatihan sejak tahun 1970 (awalnya bekerjasama dengan pemerintah Jerman Barat hingga tahun 1975) dan adanya
Multi Media Training Center
di Yogyakarta yang mendapat bantuan dari Jepang.^[6]

Pada tahun 1981, setelah menikmati pemasukan dominan dari iklan selama bertahun-tahun, Presiden Soeharto dalam pidatonya di DPR pada 5 Januari 1981 memutuskan untuk meniadakan iklan di TVRI.^[19]
[28]

“Untuk lebih memusatkan siaran televisi bagi kelancaran pelaksanaan plan-program pembangunan dan untuk menghindarkan akibat-akibat samping yang tidak menguntungkan bagi semangat pembangunan, maka saya telah memberi petunjuk agar 1 Apr 1981 nanti siaran iklan di TVRI ditiadakan.”^[6]

Kebijakan yang mulai berlaku dengan penerapan SK Menpen No. 30/Kep/Menpen/1981 pada 1 Apr 1981 ini sempat menuai kontroversi di masyarakat.^{[19]
[29]
[30]}
Hal ini jelas memukul TVRI secara keuangan, karena pada 1975/1976 saja pendapatan iklan tampak jauh lebih besar dibanding anggaran dari negara maupun iuran. Beberapa ahli mengaitkan larangan ini dengan protes dari kaum Islam dan anti-konsumerisme; ada juga yang berpendapat hal tersebut merupakan hasil persaingan dalam internal pemerintah Orba; namun ada juga yang menafsirkan karena pemerintah ingin menguatkan kendalinya atas siaran TVRI, terutama menjelang Pemilu 1982 dan akan lebih mudah setelah banyaknya keuntungan dari
blast
minyak.^[17]
Sedangkan dari pemerintah sendiri kemudian menjustifikasi pelarangan iklan ini dengan alasan mencegah kecemburuan sosial dan efek negatif perilaku konsumtif, terutama di daerah yang dikhawatirkan akan berdampak pada pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Namun, kemudian demi menyiasati kebutuhan anggaran yang terus membengkak, maka sejak pertengahan 1980-an, model “iklan terselubung” berupa acara bersponsor juga mulai muncul di layar TVRI.^[iii]
[24]
Pemerintah pada tahun 1987 sempat berniat untuk mengizinkan lagi iklan di TVRI, tetapi hal ini tidak terwujud hingga 2002.^[31]

Pada tanggal one Januari 1983, TVRI membuka sebuah kanal baru Programa 2 TVRI (kini TVRI Dki jakarta).^[32]
[33]
Acara tunggalnya adalah siaran berita bahasa Inggris dengan nama
English News Service
selama setengah jam yang dimulai pada pukul 18.xxx WIB, di bawah tanggung jawab bagian pemberitaan.^[32]
[33]
Saluran ini, yang awalnya hanya memiliki cakupan pemirsa kecil (ekspatriat), kemudian sejak 1989 mulai dikembangkan menjadi siaran televisi yang menyesuaikan selera penduduk ibukota.^{[34]
[35]
[19]}
Perluasan siaran juga terus dilakukan, hingga pada 1991, TVRI sudah dinikmati oleh 65% penduduk Indonesia dan telah memiliki 10 stasiun penyiaran daerah, delapan stasiun pemancar, 273 stasiun transmisi, 12 studio, serta dua studio alam di Bogor dan Depok.^[36]

Pada tahun 1989, monopoli TVRI di televisi dihapus saat pemerintah mengizinkan berdirinya RCTI sebagai jaringan televisi swasta pertama di Republic of indonesia. Meskipun demikian, pemerintah saat itu sesungguhnya tidak ingin melepas status TVRI sebagai pemain utama di pertelevisian nasional walaupun adanya pendatang baru swasta pada tahun 1989-1995. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan adanya larangan stasiun televisi swasta memproduksi acara beritanya sendiri, karena TVRI-lah yang hanya diizinkan membuat acara berita.^[37]
Sebagai gantinya, stasiun televisi swasta diharuskan merelai siaran berita TVRI sebanyak tiga kali per hari:
Berita Nasional,
Dunia Dalam Berita
dan
Berita Terakhir
(19:00, 21:00 WIB dan sebelum tutup siaran). Itu pun belum ditambah acara-acara seperti Proklamasi 17 Agustus maupun Laporan Khusus yang wajib direlai stasiun televisi swasta. Tidak lupa juga, pemerintah juga mewajibkan stasiun televisi swasta membayar 12,5% (awalnya xv% sebelum 1990) pendapatannya ke TVRI sebagai ganti TVRI tidak beriklan. Pemerintah beralasan bahwa landasan pembentukan TVRI, sebagai penyedia siaran tunggal televisi dalam Keppres No. 215/1963 membuat stasiun televisi swasta harus “berada di bawah pengendalian dan pengawasan TVRI”.^[3]
[38]
Televisi swasta pada saat itu dikonsepkan sebagai “pihak (bawahan)/pelaksana yang ditunjuk”, “mitra” atau “pelengkap” dari posisi dominan TVRI pada saat itu (walaupun dalam faktanya sering kali tidak sesuai, misalnya dengan adanya beberapa program sejenis berita di televisi swasta dan seringnya televisi swasta tidak memenuhi kewajiban pembayarannya ke TVRI).^{[3]
[39]
[forty]}
Konsep seperti ini baru akan berakhir pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998.

Pada tahun 1994, TVRI meluncurkan layanan teleteks TVRI-Text, teleteks kedua di Republic of indonesia setelah RCTI. TVRI menggandeng PT Pilar Kumalajaya untuk mewujudkan layanan tersebut.^[41]

Sebagai alat komunikasi pemerintah, tugas TVRI saat itu adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah kepada rakyat dan pada waktu yang bersamaan menciptakan
ii-manner traffic
(lalu lintas dua arah) dari rakyat untuk pemerintah selama tidak mendiskreditkan usaha-usaha pemerintah.
^{[butuh rujukan]}
. Semua kebijakan pemerintah Orde Baru beserta programnya, yang bertujuan untuk “membangun bangsa dan negara Indonesia yang modern dengan masyarakat yang aman, adil, tertib dan sejahtera, di mana tiap warga Indonesia mengenyam kesejahteraan lahiriah dan mental spiritual”^[42]
harus dapat diterjemahkan melalui siaran-siaran dari studio-studio TVRI yang berkedudukan di ibu kota maupun daerah dengan cepat, tepat dan baik. Semua pelaksanaan siaran TVRI harus meletakkan tekanan kerjanya kepada integrasi, supaya TVRI menjadi suatu
well-integrated mass media
(media massa yang terintegrasikan dengan baik) dari pemerintah.
^{[butuh rujukan]}

Hal ini mengakibatkan TVRI terpuruk dengan layanan seadanya dengan kekentalan pesan ideologis. TVRI disebut “tidak memiliki independensi dalam kebijakan editorial”. Kondisi itu menyebabkan menurunnya semangat kerja, kreativitas dan produktivitas karyawan.^[43]

Akibatnya, TVRI pasca 1980-an, tampak terlihat tidak menarik di mata publik. Acara lokal yang ada, lebih terkesan menonjolkan “suara pemerintah” dibanding memberikan hiburan menarik, begitu juga dengan acara beritanya. Ini diperparah dengan ketiadaan pendanaan yang mencukupi di luar pemerintah (selain iuran), sehingga acara yang dihasilkan sering kali seadanya di tengah kebutuhan lain (seperti membangun transmisi di berbagai daerah) yang terus meningkat. Misalnya, pada tahun 1987-1988, pengeluaran TVRI mencapai Rp 67,4 miliar, sedangkan pemasukannya hanya Rp 53 miliar (iuran Rp 43 miliar dan subsidi pemerintah Rp 10 miliar).^[44]
TVRI pun memulai era penurunannya sejak itu, dan hal tersebut bahkan terjadi sebelum era televisi swasta. Dengan kehadiran
open-sky policy
(kebijakan langit terbuka) pasca peluncuran Satelit Palapa sejak 20 Agustus 1986,^[17]
penduduk yang bisa menggunakannya pun lebih memilih menonton siaran asing menggunakan parabola. Di daerah perbatasan, penduduk di sana lebih memilih menonton luberan siaran luar negeri;^[45]
sedangkan di daerah perkotaan, beberapa penduduk kelas atas banyak yang menyewa kaset-kaset VHS/Betamax flick-picture impor sebagai tontonannya. Lahirnya televisi swasta pun makin memukul TVRI: diperkirakan pada 1990-an, penontonnya tidak lebih dari half-dozen% penonton siaran televisi di Indonesia.^{[46]
[3]
[38]}

1998-2006: Restrukturisasi

Periode pasca kejatuhan Orde Baru memberikan peluang dan tantangan besar bagi TVRI. Di satu sisi, TVRI bisa melepaskan diri dari status sebagai “agen/corong propaganda” pemerintah. Namun, di sisi lain perubahan juga membuat TVRI berada dalam ketidakpastian selama hampir 7 tahun, yang sempat cukup pelik karena ditambah masalah keuangan akibat pengaruh krisis moneter. Salah satu akar masalah itu muncul dari penghapusan Departemen Penerangan pada tahun 1999, di bawah Presiden Abdurrahman Wahid. Walaupun didasari bagi menciptakan kebebasan pers, tetapi langkah ini sempat memicu ketidakpastian status TVRI. Hal ini karena sebelumnya TVRI merupakan bawahan dari departemen tersebut. Kehadiran Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) lewat Keppres No. 153/1999 sendiri tidak memperjelas status stasiun televisi ini, karena TVRI tidak disebutkan bernaung di sana. Akibatnya, TVRI harus sementara bernaung di bawah Departemen Keuangan, hingga akhirnya pada 7 Juni 2000, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2000 tentang perubahan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), yang menggantikan statusnya sebagai yayasan sejak 1963. TVRI dalam aturan ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip televisi publik, independen, netral, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.^{[47]
[48]
[9]}

Status Perjan dipilih karena belum mandirinya keuangan TVRI (masih banyak didukung APBN) dan belum selesainya pengaturan tentang aset-aset TVRI. Diharapkan, dengan perubahan status tersebut TVRI mampu mempersiapkan dirinya untuk menjadi perseroan terbatas (PT).^[9]
Selanjutnya, pada Oktober 2001, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2001 tentang pembinaan Perjan TVRI di bawah kantor Menteri Negara BUMN untuk urusan organisasi dan Departemen Keuangan RI untuk urusan organisasi keuangan.^[47]
Setelah hampir dua tahun berstatus Perjan, di tanggal 17 April 2002, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2002 yang mengubah status TVRI menjadi PT TVRI (Persero) di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI dan Kementerian Negara BUMN.^[47]
Melalui status ini pemerintah mengharapkan direksi TVRI dapat melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang manajemen, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Pembenahan yang dilakukan seperti dengan konsolidasi dan restrukturisasi di bidang pemasaran, pemrograman serta khususnya mengenai karyawan TVRI. Karyawan PT TVRI (Persero) diharapkan bisa ditata sesuai kualifikasi dan keahlian yang jelas oleh pihak direksinya, dan jikalau perlu, merekrut tenaga profesional dari luar.

Walaupun sejak perubahan menjadi PT Persero tersebut TVRI boleh menerima iklan kembali,^[49]
bukan berarti stasiun televisi pertama ini mendapat angin segar pada awalnya. Justru, karena pada saat itu (2002-2003) secara internal TVRI kekurangan dana mandiri, condition persero yang mewajibkan agar perusahaan bisa mencari pendapatan sendiri makin menyulitkan TVRI mencari dana karena acara-acaranya kurang pengiklan. Jikalau diberi anggaran dari pemerintah pun, jumlahnya amat kecil (dari pengajuan Rp ane,3 T pada 2002, tetapi hanya diberi Rp 150 miliar atau 1/x-nya saja). Karut-marut TVRI bertambah dengan konflik antara Direktur Utama TVRI saat itu, Sumita Tobing dengan DPR mengenai audit pendanaan dan permodalan TVRI; polemik perjanjian dengan stasiun televisi swasta mengenai komitmen 12,5% pendapatan mereka ke TVRI (pada era Orde Baru), yang walaupun sudah diakhiri pada 19 Oktober 2001 namun hutangnya tidak kunjung dibayar;^[fifty]
langkah radikal Sumita yang justru mengganggu status quo orang-orang lama; adanya tudingan korupsi, dan ikut campurnya kepentingan politik dalam perencanaan transisi dari Perjan ke PT tersebut. Hal ini sempat mengakibatkan masalah dalam dihentikannya siaran sejumlah stasiun daerah TVRI, seperti di Medan. Awal transisi menjadi PT pun terkesan setengah-setengah: TVRI selama setahun tidak memiliki anggaran dasar dan akta notaris. Baru pada 15 April 2003, akhirnya TVRI resmi menjadi PT Persero. Dengan perubahan status yang mulai berlaku secara formal dan di bawah manajemen baru, TVRI mulai berusaha memperbaiki masalah-masalahnya.^{[21]
[9]
[51]}

TVRI bersiaran dengan menggunakan dua sistem yaitu VHF dan UHF, setelah selesainya dibangun stasiun pemancar Gunung Tela di Bogor^[52]
pada 18 Mei 2002 dengan kekuatan fourscore kW. Kota-kota awal yang menggunakan UHF yaitu Jakarta, Bandung dan Medan, selain beberapa kota kecil seperti di Borneo dan Jawa Timur. Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2003, TVRI akhirnya mulai mengoperasikan kembali seluruh pemancar stasiun relainya, yang kala itu sebanyak 376 buah setelah sempat terhenti.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai
Lembaga Penyiaran Publik
yang terpisah dari kementerian mana pun. Dengan perubahan condition TVRI ke lembaga penyiaran publik, maka TVRI diberi masa transisi selama three tahun. Selama masa transisi ini, TVRI benar-benar diuji untuk belajar mandiri dengan menggali dana dari berbagai sumber antara lain dalam bentuk kerjasama dengan pihak luar baik swasta maupun sesama BUMN serta meningkatkan profesionalisme karyawan. Dengan adanya masa transisi selama 3 tahun ini, diharapkan TVRI akan dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh undang-undang, yaitu sebagai televisi publik dengan sasaran khalayak yang jelas. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005. Klausul dua peraturan tersebut mengenai status TVRI akhirnya resmi berlaku pada 24 Agustus 2006, ketika di hari ulang tahunnya ke-44, TVRI resmi menyandang status sebagai Lembaga Penyiaran Publik sampai saat ini. Perubahan status ini resmi mengakhiri polemik tentang status PT TVRI (Persero) yang dirasa menyimpang dari UU Penyiaran; dan berarti juga menyelesaikan permasalahan status TVRI sejak 1999.

2006-kini: Modernisasi dan penyempurnaan siaran

Mengikuti rencana pemerintah untuk memperkenalkan televisi digital di Indonesia, TVRI meluncurkan siaran digitalnya pada 21 Desember 2010 dengan cakupan awal di Jakarta, Surabaya dan Batam. Pada waktu yang sama, TVRI juga meluncurkan dua saluran terestrial digital yang merupakan saluran terestrial digital pertama di Indonesia: TVRI three (kini TVRI World) dan TVRI 4 (kini TVRI Sport). Peluncuran dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.^[53]
[54]

Meskipun demikian, hingga pertengahan 2010-an, TVRI layaknya hidup segan mati tak mau.^[55]
​Berganti-ganti pimpinan, bahkan sampai dipecat DPR, TVRI tampak selalu kalah pamor dari stasiun televisi swasta, belum lagi kontroversi yang beberapa kali dibuat, seperti penayangan acara Partai Demokrat pada 2013, konflik internal, dan beberapa kali tuduhan korupsi.^[56]
Bagi beberapa pihak, hal ini disebabkan oleh kombinasi internal dan eksternal TVRI. Dari internal, TVRI memiliki pegawai yang statusnya PNS yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari televisi swasta, dan kebanyakan sudah berusia tidak muda lagi. Belum lagi anggaran-anggaran seperti konsumsi yang terlihat tidak efisien, dan perangkat-perangkat siaran yang berusia tua. Di satu sisi, pemerintah selama ini cenderung tidak bersikap “manis” pada TVRI: misalnya dengan tidak memberikan anggaran mencukupi (di bawah Rp 1 triliun/tahun, sangat jauh jika dibandingkan misalnya dengan BBC dan NHK), melarangnya memberhentikan pejabat secara mandiri, dan kebanyakan memilih petingginya yang didasarkan pada kepentingan politis. Akibatnya cukup buruk, seperti TVRI mendapatkan opini
disclaimer
dari Badan Pemeriksa Keuangan pada laporannya selama 2013-2017.^{[57]
[58]
[51]
[59]}

Pada tahun 2017, TVRI melantik Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI menggantikan Iskandar Achmad yang sudah habis masa jabatannya. Sedangkan TVRI juga melantik Apni Jaya Putra (mantan Direktur Program Kompas TV) sebagai direktur Programming TVRI. Di era kepemimpinan Helmy Yahya dan Apni Jaya Putra, TVRI mulai merombak acara maupun siaran secara besar-besaran, yang ditujukan agar TVRI bisa mendapat hati di kalangan pemirsa muda (kekinian) dan tampak modern.^[60]
Sayangnya, langkah Helmy dan Apni yang
out of the box
dengan memikirkan
rating
justru akhirnya memicu kontroversi yang berakhir dengan pemberhentiannya, karena cara pandang umum yang ada adalah TVRI sebagai lembaga penyiaran publik seharusnya tidak memikirkan soal
rating.^[61]
[62]

Berupaya merombak stigma negatif sebagai LPP
jadul, pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.20 WIB, TVRI meluncurkan logonya yang ke-8, saat acara
Konser Musik: Menggapai Dunia
sedang berlangsung di Auditorium TVRI Dki jakarta, serta diikuti pula oleh 29 stasiun TVRI Daerah.^[63]

Pada Agustus 2019, TVRI bersama dua televisi swasta nasional (MetroTV dan Trans7) dan Kemenkominfo secara resmi meluncurkan siaran televisi digital untuk wilayah-wilayah perbatasan Indonesia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan tujuan agar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa menyaksikan acara terbaik dan berkualitas yang ditayangkan seluruh Tv nasional dan daerah dengan gambar dan suara yang lebih tajam, bersih, dan jernih serta teknologi yang lebih canggih dari televisi analog, tanpa membutuhkan biaya seperti televisi berlangganan (hanya sekali bayar untuk membeli antena dan dekoder). Yang paling utama dan terpenting masyarakat sudah siap untuk melakukan migrasi (peralihan) TV analog ke digital dalam rangka menghadapi ASO (Analog Switch Off) yang akan diberlakukan pemerintah Republik Republic of indonesia dalam waktu dekat ini.^[64]

Organisasi

Tugas dan kelembagaan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa TVRI, sebagai LPP, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk “badan hukum yang didirikan oleh negara; (bersifat) independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah “memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.^[65]

Struktur kelembagaan TVRI terdiri dari lima dewan pengawas dan lima dewan direksi. Keduanya mempunyai masa kerja lima tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa kerja berikutnya.

Dewan Pengawas

Dewan pengawas TVRI ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat; setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat. Menurut PP Nomor 11 Tahun 2005, dewan pengawas berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

Struktur dewan pengawas TVRI saat ini adalah sebagai berikut:^[66]

Jabatan	Nama (2017-2022)
Ketua Dewan Pengawas	Pamungkas Trishadiatmoko
Anggota Dewan Pengawas	Fabricated Ayu Dwie Mahenny SH., MSi
Anggota Dewan Pengawas	Supra Wimbarti MSc., Ph.D.
Anggota Dewan Pengawas	Drs. Maryuni Kabul Budiono Thou.Pd.

Dewan Direksi

Dewan direksi TVRI diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas. Dewan direksi berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan TVRI.

Struktur dewan direksi TVRI saat ini adalah sebagai berikut:^[67]

Jabatan	Nama (2017-2022)
Direktur Utama	Iman Brotoseno (PAW)
Direktur Program dan Pemimpin Redaksi (Berita)	Irianto
Direktur Keuangan	Telman Roring Pandey
Direktur Umum	Dra. Meggy Theresia Rares, MSi.
Direktur Teknik	Supriyono South.Kom, MM
Direktur Pengembangan dan Usaha	Dra. Rini Padmirehatta

Daftar Direktur Utama

Catatan
: Hingga menjadi Perjan pada 2000, jabatan dari pemimpin TVRI adalah “Direktur TVRI” atau “Direktur Televisi”.

Nama	Dari	Sampai	Catatan
Yayasan TVRI
Yard. Arief	sek. 1962-1963[68] [69]	1 Januari 1968[lxx]
Sumadi	1 Januari 1968	30 September 1971[71]
Kadiono[72]	?	sek. 1975
Moh. Nurdin Soepomo[73]	sek. 1975[74]	nine Agustus 1980[75]
Subrata	ix Agustus 1980	1983[76]
M. Arifin	1983	1985[77]
Alex Leo Zulkarnain	1985	Desember 1987
Ishadi S.Grand.	Desember 1987	6 Agustus 1992[78]
Abdul Azis Husein	vi Agustus 1992	1998[79]
Chairul Zen	1998	21 Juni 2001[80]
Perjan TVRI
Sumita Tobing	21 Juni 2001[21]	15 April 2003[81]	Diberhentikan pemerintah[82]
PT TVRI (Persero)
Hari Sulistyono	15 April 2003	4 Februari 2004[83]	Diberhentikan Dewan Pengawas[84]
Yazirwan Uyun	4 Februari 2004	24 Agustus 2006	Mengundurkan diri pasca perubahan menjadi LPP[85]
LPP TVRI
I Gde Nyoman Arsana	24 Agustus 2006[86]	2009[87]
Hariono	sek. Januari 2009[88] [89]	18 Mei 2010	Mengundurkan diri pada Oktober 2009,[90] namun masih menjabat pada 2010[91]
Immas Sunarya	18 Mei 2010[92] [90]	2 Apr 2012
Farhat Syukri	2 Apr 2012[87]	18 November 2013[93]	Diberhentikan Dewan Pengawas
Tribowo Kriswinarso	18 Nov 2013	18 Februari 2014	Pelaksana tugas[94]
Iskandar Achmad	18 Februari 2014[95]	29 November 2017
Helmy Yahya	29 November 2017[96]	iv Desember 2019[97]	Diberhentikan Dewan Pengawas
Supriyono	four Desember 2019	27 Mei 2020	Pelaksana tugas[98]
Iman Brotoseno	27 Mei 2020[99]	masih menjabat	Pengganti antar waktu (PAW)

Pendanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sumber pendanaan TVRI dapat berasal dari iuran penyiaran, APBN, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Usaha lain tersebut, yang saat ini digabungkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti diatur dalam PP Nomor 66 Tahun 2020, meliputi jasa digitalisasi penyiaran (iklan di situs spider web), jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian, jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi, jasa penggunaan sarana dan prasarana (sewa tempat di pemancar dan lahan aset), jasa produksi acara, jasa multipleksing, dan royalti produksi acara.^[100]

TVRI pernah menayangkan iklan dalam satu tayangan khusus dengan judul acara
Mana Suka Siaran Niaga
(sehari dua kali). Sejak April 1981 TVRI tidak diperbolehkan menayangkan iklan, dan akhirnya TVRI baru kembali menayangkan iklan pada awal dekade 2000-an seiring dengan perubahan struktur kelembagaan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Iklan di TVRI berubah dari waktu ke waktu. Di era 1970-an, saat masih menerima iklan, cukup banyak perusahaan besar yang mengiklankan produknya di TVRI (seperti Fujifilm dan Unilever).^[three]
Namun, setelah boleh menerima iklan lagi pada 2002, TVRI tampak selalu berada dalam posisi “buncit” dalam perolehan iklan di Indonesia, dengan lebih banyak menayangkan iklan dari institusi pemerintah maupun iklan layanan masyarakat.^[101]
Akibatnya, TVRI pusat dan daerah pernah menyiarkan beberapa jenis iklan kontroversial, seperti iklan pengobatan alternatif^[102]
ataupun SMS premium demi mencari dana.^[103]
Walaupun demikian, seiring dengan adanya beberapa acara yang cukup populer (biasanya
consequence
besar), TVRI juga mulai dilirik oleh beberapa perusahaan besar kembali.^[104]
Pemerintah mengatur tarif iklan TVRI dalam PP No. 33/2017, dengan tarif iklan yang cenderung lebih rendah dibanding televisi swasta.^[58]

Antara dekade 1960-an hingga 1990-an, TVRI (melalui Yayasan TVRI) juga pernah menarik “iuran televisi” kepada setiap pemilik televisi. Walaupun sampai saat ini dalam peraturan perundang-undangan masih diperbolehkan menerima iuran, tetapi saat ini TVRI tidak melakukannya. Direktur Program dan Berita TVRI 2017-2020 Apni Jaya Putra pada tahun 2018 mengatakan pihaknya tidak menarik iuran karena dianggap sulit diterima publik.^[58]
Selain itu, iuran televisi – seperti halnya sumbangan masyarakat – belum pernah diatur sebagai PNBP untuk TVRI.

Karyawan

Pada tahun anggaran 2007, karyawan TVRI berjumlah 6.099 orang (5.085 orang pegawai negeri sipil (PNS) di bawah Kemenkominfo dan i.014 orang tenaga honour/kontrak) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan sekitar 1.600 orang di antaranya adalah karyawan TVRI pusat. Namun, hingga tahun 2018 karyawan TVRI tinggal sebanyak kurang lebih 4.300 orang, dengan sekitar 1.800 orang adalah karyawan TVRI pusat dan sekitar xc% di antaranya merupakan PNS.^[57]
Kondisi ini disebabkan adanya kebijakan moratorium penerimaan TVRI selama lebih dari xvi tahun yang dalam arti Pemerintah melarang TVRI untuk menerima pegawai baru
^[105]

Layanan

Televisi

Saluran nasional

Saat ini stasiun pusat TVRI mengoperasikan tiga saluran nasional.

• TVRI (atau TVRI Nasional) adalah saluran utama TVRI, yang bersiaran sejak tahun 1962. Saluran ini menayangkan ragam programme, mulai dari berita, informasi, hiburan, olahraga, hingga anak-anak.
• “TVRI Kanal two” (juga disebut “TVRI daerah” atau “Programa 2”) adalah nama kolektif untuk saluran yang dikhususkan untuk siaran stasiun TVRI daerah. Di televisi terestrial analog untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, TVRI Jakarta mengudara sebagai saluran lokal yang terpisah dari TVRI, berbeda dengan wilayah lain di mana stasiun TVRI daerah mengudara sebagai slot siaran lokal di TVRI Nasional. Di televisi digital terestrial untuk seluruh Indonesia, saluran ini dikhususkan untuk siaran stasiun TVRI daerah yang terpisah dari TVRI.
• TVRI World adalah saluran khusus digital berbahasa Inggris yang menargetkan pemirsa luar negeri dan dalam negeri (kelas menengah ke atas) dan sedang menjalani siaran percobaan.^{[106]
  [107]}
  Sebelumnya bernama TVRI Kanal 3, saluran ini aslinya diluncurkan pada tahun 2010 bersamaan dengan siaran digital dari TVRI dan stasiun TVRI daerah.
• TVRI Sport adalah saluran khusus digital yang menayangkan program acara berkaitan dengan olahraga. Saluran ini juga diluncurkan pada tahun 2010 bersamaan dengan siaran digital dari TVRI dan stasiun TVRI daerah.

Stasiun daerah

Selain stasiun pusat yang berada di Dki jakarta, TVRI juga memiliki 32 stasiun daerah yang tersebar di sebagian besar provinsi di Republic of indonesia.

Di siaran terestrial analog, selain merelai siaran pusat TVRI, stasiun TVRI daerah juga menyiarkan acara yang bersifat lokal (termasuk berita daerah) pada jam-jam tertentu. Program-programnya diproduksi oleh stasiun TVRI daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak lain. Siaran stasiun TVRI daerah pada umumnya juga direlai oleh stasiun relai di wilayah provinsi tersebut, yang kini berjumlah 361 stasiun (termasuk 129 stasiun transmisi digital).^[1]

Berikut ini adalah daftar stasiun TVRI daerah saat ini, masing-masing dengan lokasi stasiun:

Wilayah	Stasiun	Tanggal pendirian	Kantor pusat	Jangkauan
Sumatra	TVRI Aceh	eighteen Februari 1993	Kota Banda Aceh, Aceh	Aceh
	TVRI Sumatera Utara	28 Desember 1970	Kota Medan, Sumatra Utara	Sumatra Utara
	TVRI Sumatera Barat	19 April 1997	Kota Padang, Sumatra Barat	Sumatra Barat
	TVRI Riau	03 Nov 1998	Kota Pekanbaru, Riau	Riau
	TVRI Kepulauan Riau	TBA [butuh rujukan]	Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau[a]	Kepulauan Riau
				Riau[b]
	TVRI Jambi	15 April 1995	Kota Jambi, Jambi	Jambi
	TVRI Bengkulu	03 Agustus 1998	Kota Bengkulu, Bengkulu	Bengkulu
	TVRI Sumatera Selatan	31 Januari 1974	Kota Palembang, Sumatra Selatan	Sumatra Selatan
	TVRI Bangka Belitung	21 November 2014	Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
	TVRI Lampung	12 Juli 1991	Kota Bandar Lampung, Lampung	Lampung
Jawa	TVRI Djakarta	01 April 1989 (sebagai Programa Dua TVRI); 26 Maret 2007 (sebagai TVRI Jakarta)	Jakarta Pusat, DKI Djakarta	Djakarta
				Jawa Barat[c]
				Banten[d] [east]
	TVRI Jawa Barat	11 Maret 1987	Kota Bandung, Jawa Barat	Jawa Barat[f]
	TVRI Jawa Tengah	29 Mei 1996	Kabupaten Demak, Jawa Tengah	Jawa Tengah
				Daerah Istimewa Yogyakarta[g]
	TVRI Yogyakarta	17 Agustus 1965	Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
				Jawa Tengah[h]
	TVRI Jawa Timur	03 Maret 1978	Kota Surabaya, Jawa Timur	Jawa Timur
Bali dan Nusa Tenggara	TVRI Bali	sixteen Juli 1978	Kota Denpasar, Bali	Bali
	TVRI Nusa Tenggara Barat	29 Agustus 2007	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
	TVRI Nusa Tenggara Timur	29 Juli 1985	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur
Kalimantan	TVRI Kalimantan Barat	14 September 1977 (mulai didirikan); 14 September 1998 (siaran perdana)	Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
	TVRI Kalimantan Tengah	17 Februari 1995	Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
	TVRI Kalimantan Selatan	05 Agustus 1985	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Borneo Selatan
	TVRI Kalimantan Timur	19 Januari 1993	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
	TVRI Kalimantan Utara	TBA	Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara[108] [i]	Kalimantan Utara
Sulawesi	TVRI Sulawesi Utara	07 Oktober 1978	Kota Manado, Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
	TVRI Gorontalo	13 Juni 2007	Kota Gorontalo, Gorontalo	Gorontalo
	TVRI Sulawesi Tengah	22 Desember 2001	Kota Palu, Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
	TVRI Sulawesi Barat	nineteen Agustus 2011	Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
	TVRI Sulawesi Selatan	07 Desember 1972	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
	TVRI Sulawesi Tenggara	23 Juli 2007	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
Maluku dan Papua	TVRI Maluku	xx Februari 1993	Kota Ambon, Maluku	Maluku
				Maluku Utara[d]
	TVRI Papua Barat	28 Oktober 2020	Kabupaten Manokwari, Papua Barat	Papua Barat
	TVRI Papua	23 Februari 1994	Kota Jayapura, Papua	Papua
				Papua Tengah[d]
				Papua Pegunungan[d]
				Papua Selatan[d]

Catatan:

Pada saat Provinsi Timor Timur (kini Timor Leste) masih berintegrasi dengan Indonesia, TVRI mempunyai stasiun bernama TVRI Dili yang berpusat di kota Dili. Stasiun tersebut ditutup pada tahun 1999 setelah provinsi tersebut lepas dari Indonesia. Dari asetnya didirikan TV UNTAET, saat ini berupa RTTL.

Layanan daring

Situs web TVRI (dengan alamat
www.tvri.co.id) telah ada setidaknya pada bulan September 2001.^[109]
Situs ini mulanya berbentuk portal berita dan informasi terkait siaran TVRI. Pada tahun 2018, menurut arsip Wayback Machine, alamat tersebut dialihkan menjadi
world wide web.tvri.get.id.

TVRI saat ini mengoperasikan dua layanan daring. TVRI Klik adalah layanan yang fokus pada
streaming
daring seluruh saluran TVRI serta stasiun-stasiun daerah.^[110]
[111]
TVRI VoD adalah layanan video sesuai permintaan (video-on-demand) yang berisi plan-programme TVRI. Keduanya dapat diakses melalui situs web serta aplikasi Android dan iOS.

Selain TVRI Klik, layanan
streaming
dari seluruh saluran nasional dan stasiun daerah TVRI juga dapat diakses melalui situs web TVRI.

TVRI juga memiliki portal berita di
TVRINews.com. Situs ini telah muncul setidaknya sejak 2014,^[112]
dan telah mengalami beberapa perubahan sejak saat itu.

Lainnya

Kantor pusat TVRI berada di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdekatan dengan Gelora Bung Karno. Kompleks kantor pusat ini meliputi studio utama berlantai empat yang memiliki luas lantai 24 ribu meter persegi dan dibangun dari 1976-1983; gedung pusat operasional berlantai 12 seluas xi.509 meter persegi dan yang dibangun pada Agustus 1983-April 1985;^[113]
dan Menara TVRI yang dibangun dari 1975-1977 serta berketinggian 144,7 meter. Khusus Menara TVRI, menara ini menggantikan menara lama yang beroperasi sejak 1962 dan berketinggian 85 meter,^[114]
​namun kemudian digantikan lagi saat ini oleh menara 300 meter di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Tiga menara tersebut, dalam sejarahnya, memancarkan siaran TVRI ke Jabodetabek dan sekitarnya.

TVRI memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan TVRI (Pusdiklat TVRI)^[115]
yang memberikan pelatihan di bidang pertelevisian. Selain itu, TVRI juga mengelola Studio Alam TVRI di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Studio ini berupa alam terbuka hijau yang digunakan sebagai tempat produksi beberapa acara TVRI dan juga dimanfaatkan sebagai area rekreasi.

Identitas

Logo

Logo TVRI pada era 1960-an hingga 1990-an berbentuk segi empat, kemudian menjadi segi lima. Terjadi tiga kali perubahan logo dalam era ini, sehingga rata-rata perubahan terjadi dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun.^[43]

Dari kedua logo pertama, tercermin fungsi dasar TVRI yang mengacu pada tiga fungsi media (disimbolkan kotak Television set) yakni informasi, edukasi dan hiburan. Perbedaannya terletak pada simbol kotak yang setara dengan “RI” pada logo pertama yang menyatu dalam bingkai pada logo kedua; juga hadirnya nuansa warna merah, hijau dan biru sebagai cerminan TVRI memasuki era teknologi berwarna. Pada logo ketiga, nuansa keindonesiaan makin kentara dengan bentuk segi lima yang mencerminkan simbol Pancasila; namun ditambah ilustrasi bola dunia yang memosisikan TVRI sebagai “pembawa gawang khatulistiwa”.

Sejak 1990, dalam waktu kurang dari dua dekade, logo TVRI mengubah lima kali. Walau demikian, gaya huruf TVRI tetap sama, perbedaan logo-logo tersebut kebanyakan hanya pada nuansa pemakaian warna. Pada 2007, gaya huruf TVRI dimodifikasi dengan menambah ‘cakar atau gancu’ pada logo, yang digunakan hingga Maret 2019.

Pada 29 Maret 2019, logo TVRI berganti kembali dalam rangka upaya penjenamaan kembali (rebranding). LPP TVRI tidak lagi mengganti logo dengan pola sayembara atau dibuat secara internal, oleh karena TVRI menganggap logo juga merupakan “bagian dari gambaran korporasi yang dapat mempengaruhi budaya korporasi”.^[43]

• 

  Logo pertama TVRI (24 Agustus 1962-24 Agustus 1978). Dipakai sebagai endcap sampai 1981.

• 

  Logo kedua TVRI (24 Agustus 1978-24 Agustus 1982)

• 

  Logo ketiga TVRI (24 Agustus 1982-23 Agustus 1999). Logo ini digunakan sebagai logo
  on-air
  pada tahun 1996-1999.

• 

  Versi lain dari logo ketiga TVRI, digunakan di
  station ID
  setelah seluruh plan berita TVRI (1990-1999)

• 

  Logo keempat TVRI (24 Agustus 1999-12 Juli 2001)

• 

  Logo kelima TVRI (13 Juli 2001-1 Agustus 2003)

• 

  Logo keenam TVRI (1 Agustus 2003-16 Apr 2007)

• 

  Logo ketujuh TVRI (16 Apr 2007-29 Maret 2019)

• 

  Logo kedelapan TVRI (29 Maret 2019-sekarang)

Slogan

• Menjalin Persatuan dan Kesatuan
  (1962-2001)
• Makin Dekat di Hati
  (2001-2003)
• Semangat Baru
  (2003-2012)
• Saluran Pemersatu Bangsa
  (2012-2019)
• Media Pemersatu Bangsa
  (2019-sekarang)

Kritik dan kontroversi

Masalah struktural

Beberapa masalah struktural sampai saat ini masih sering kali menghambat kinerja TVRI. Hal ini seperti jumlah karyawan yang banyak, tetapi sudah berumur sehingga tidak efisien, tetapi tidak bisa dipecat oleh TVRI secara independen karena condition PNS; ataupun karena jika dilakukan dikhawatirkan akan membuat pergolakan internal.^[57]
Kemudian ada juga soal tumpang-tindihnya kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi di beberapa bidang sehingga sering kali menyebabkan saling tuduh ikut campur;^[116]
[84]
belum lagi ditambah pemilihan anggota Dewas oleh DPR sering kali menyebabkan pertimbangan politis lebih dipentingkan dibanding kualitas.^[87]

Kasus korupsi

Pada masa direksi pimpinan Sumita Tobing mulai tahun 2001, permasalahan keuangan mulai bermunculan. Salah satunya pada pembangunan stasiun pemancar di Gunung Tela, yang dinilai bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan turut menyumbang permasalahan pada kondisi keuangan TVRI.^[52]
[51]
Belakangan pada 2014, Sumita Tobing dinyatakan melakukan korupsi pengadaan peralatan siar TVRI yang merugikan negara sebesar Rp 12,4 miliar. Ia dijatuhi pidana penjara selama one tahun half-dozen bulan dan pidana denda Rp 250 juta.^[51]

Pada tahun 2013, Direktur Keuangan TVRI Boil Machmudi Effendi diberi hukuman penjara 8 tahun 6 bulan atas kasus pengadaan program siap siar tahun 2012 yang bernilai Rp 47,8 miliar. Kasus ini melibatkan Direktur Berita dan Program Irwan Hendarmin, Direktur Utama PT Media Arts Image Iwan Chermawan, pejabat pembuat komitmen yang merupakan pejabat tinggi TVRI Yulkasmir, dan komedian senior yang juga direktur Viandra Productions Mandra, yang menyebabkan kasus ini juga dikenal sebagai “Mandragate”.^[51]
[117]
Maraknya budaya korupsi ini, salah satunya ditengarai oleh minimnya akuntabilitas TVRI ke publik.^[57]

Tayangan politik

TVRI masa Orde Baru kerap dikritik karena menonjolkan organisasi Golongan Karya daripada dua partai politik lain dalam pemberitaan seputar pemilihan umum.
^{[butuh rujukan]}

Pada tanggal six Juni 2013, TVRI menayangkan siaran tunda acara Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Senayan Jakarta.^[118]
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Idy Muzayyad menilai TVRI sebagai lembaga penyiaran publik telah “mengalami disorientasi kebangsaan dengan menayangkan hal ini karena ideologi HTI yang mempermasalahkan ideologi negara, nasionalisme dan menolak demokrasi”, tetapi juru bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan bahwa TVRI adalah penyiar publik dan HTI termasuk bagian dari publik, sehingga ia mendukung TVRI menayangkan siaran itu karena hal itu “bagian dari hak publik untuk disiarkan dan diperdengarkan”.^[119]
TVRI dipanggil dan terbuka kemungkinan dijatuhkan sanksi.^[120]

Kemudian pada fifteen September, TVRI menayangkan siaran tunda konvensi Partai Demokrat, partai politik yang didirikan oleh presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono, selama lebih dari 2 jam. Tayangan itu kembali mendapatkan sanksi KPI, karena melanggar prinsip independen sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran.^[121]
Sekretaris manajer direksi TVRI Usi Karundeng sempat mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah diintervensi atau dibayar oleh Partai Demokrat.^[122]
Meskipun demikian, laporan dari Tempo.co justru menyatakan bahwa Direktur Utama TVRI saat itu, Farhat Syukri-lah yang memaksakan acara itu agar disiarkan walaupun mendapat penolakan dari internal TVRI.^[123]

Pemecatan Helmy Yahya, kisruh internal

Kejadian ini sebenarnya sudah ada pada tanggal 4 Desember 2019, di mana Direktur Utama TVRI saat itu Helmy Yahya dinonaktifkan sementara oleh Dewan Pengawas TVRI pimpinan Arief Hidayat Thamrin dan digantikan dengan Pelaksana Tugas (Plt)/Direktur Sementara, Supriyono. Menurut sumber berita di hampir seluruh media massa pada tanggal 16 Januari 2020, Helmy resmi diberhentikan jabatannya oleh Dewan Pengawas secara permanen dan sepihak karena beberapa hal; seperti pembelian hak siar Liga Inggris yang dinilai terlalu mahal,^[124]
[125]
penayangan blok acara
Discovery Channel,^[126]
dan kecenderungan mengutamakan popularitas acara melalui
rating. Hal itu membuat sebagian besar publik (termasuk warganet) kecewa dan ingin membela Helmy Yahya agar tetap memimpin TVRI hingga 2022, tetapi Dewan Pengawas tetap menolak pembelaan Helmy hingga terpilihnya direktur utama baru yang menggantikannya.^[127]

Per tanggal 27 Maret 2020, tiga direktur TVRI (termasuk Direktur Program sekaligus Pemimpin Redaksi, Apni Jaya Putra) diberhentikan sementara selama kurang dari sebulan oleh Dewan Pengawas TVRI terkait kasus Helmy Yahya. Sayangnya, setelah pemberhentian ketiga direktur dicabut konflik tersebut masih belum selesai.^[128]
Pada 13 Mei, Apni diberhentikan secara permanen.^[129]

Pada tanggal 27 Mei 2020, Dewan Pengawas TVRI telah menunjuk praktisi periklanan, wartawan, dan sineas/sutradara film Iman Brotoseno sebagai Direktur Utama baru TVRI sisa periode 2017-2022,^[130]
setelah dilakukan seleksi terbuka. Penunjukkan tersebut menimbulkan kontroversi karena proses seleksi yang melanggar peraturan yang berlaku.^[131]
Selain itu, dukungan Iman pada presiden petahana Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019 juga disorot, walau ia menyatakan bahwa dirinya “akan independen dan imparsial”.^[132]
Tak lama berselang Iman Brotoseno dihujat oleh sebagian besar publik (termasuk warganet) karena kutipan yang disampaikan di media sosialnya tidak pantas.^[133]
Namun Iman membantah, bahwa ucapan tersebut adalah “kenangan pahit yang pernah dideritanya”.^[134]

Kontroversi tersebut dianggap telah berakhir setelah Dewan Perwakilan Rakyat memecat Ketua Dewan Pengawas Arief Hidayat Thamrin pada Oktober 2020.^[135]

Lihat pula

• Radio Republik Republic of indonesia
• Lembaga Penyiaran Publik
• Daftar stasiun televisi di Indonesia

Referensi

Pranala luar

• 
  Situs web resmi
  
• TVRI Nasional di Facebook
• TVRI Nasional di Twitter
• TVRI Nasional di Instagram
• TVRI Nasional
  di YouTube
• TVRI Nasional di TikTok
• TVRI Nasional di LinkedIn