Standar Proses Ganti Rugi Bangunan Rumah

Standar Proses Ganti Rugi Bangunan Rumah

Pertanahan & Properti

Langkah Hukum Bila Tak Sepakat Besaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah

Standar Proses Ganti Rugi Bangunan Rumah

Dalam rangka proyek pembangunan jembatan layang, ada beberapa warga yang sebagian tanah dan bangunannya akan kena penggusuran. Saat ini, kami masih dalam tahap perundingan dengan panitia pengadaan tanah, tetapi harga yang ditawarkan untuk ganti rugi sangat rendah dan dirasakan sangat tidak adil, dengan alasan sudah dianggarkan dengan harga tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi, apakah kami tetap akan digusur paksa karena proyek tersebut dikategorikan atas nama untuk kepentingan umum? Apa dasar hukum dan undang-undang yang bisa dipakai agar mendapat hak yang layak dan adil dalam ganti rugi tersebut? Karena sebagian besar dari warga tersebut tidak mengerti mengenai hukum dan tidak didampingi oleh penasihat hukum.

circle with chevron up

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan layang termasuk dalam

pengadaan tanah untuk kepentingan umum

, yang dilaksanakan dengan pemberian
ganti kerugian yang layak dan adil
yang besarannya dinilai melalui tahapan-tahapan tertentu.

Apa sajakah tahapan-tahapan tersebut dan langkah hukum apa yang dapat dilakukan jika pemilik tanah keberatan dengan besaran ganti kerugian yang akan diberikan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama
yang dibuat oleh Letezia Tobing, Due south.H., M.Kn. dan dipublikasikan pada Jumat, 15 November 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 02 Oktober 2017.

Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Read:  Pembangunan Rumah Susun Untuk Masyarakat Kecil

Tanah untuk Kepentingan Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (one) digunakan untuk pembangunan:

b.
jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

Dalam hal ini,
pengadaan tanah untuk kepentingan umum
dilaksanakan dengan
pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.[one] Adapun penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh penilai[ii] yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan.[3]

Penilaian tersebut dilakukan bidang per bidang tanah yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.[iv]

Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai tersebut merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang
bersifat final dan mengikat.[5]

Besarnya nilai ganti kerugian tersebut kemudian disampaikan kepada lembaga pertanahan disertai dengan berita acara[6] yang kemudian menjadi dasar untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.[7] Bentuk ganti kerugian
tersebut dapat berupa

uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain

yang disetujui oleh kedua belah pihak.[8]

Nantinya,
penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian akan dilakukan secara musyawarah dengan pihak yang berhak
paling lama 30 hari sejak penilai menyampaikan besar nilai ganti kerugian kepada lembaga pertanahan berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian.[9] Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut kemudian menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.[ten]

Sebagai informasi tambahan,
Pasal 123 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (v) UU two/2012
mengatur bahwa musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dilaksanakan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah bersama dengan penilai dengan para pihak yang berhak.[11] Namun, berdasarkan Pasal 37 UU 2/2012 yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja, musyawarah tersebut dilakukan oleh lembaga pertanahan. Hal tersebut menimbulkan kerancuan terkait siapa pihak yang berwenang melakukan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.

Read:  Rumah Minimalis Di Antara Bangunan

Keberatan atas Besarnya Ganti Kerugian

Pada dasarnya,
jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, Anda selaku
pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan
kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama xiv hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian.[12] Nantinya, pengadilan negeri akan memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.[thirteen]

Jika ada pihak yang keberatan dengan putusan pengadilan negeri, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi
kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama xiv hari kerja.[14] Selanjutnya, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama xxx hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.[xv]

Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.[xvi]

Patut diperhatikan,

jika pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian namun tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang telah ditetapkan, maka pihak tersebut
dianggap menerima
bentuk dan besarnya ganti kerugian hasil musyawarah karena hukum

.[17]

Berdasarkan ketentuan di atas, jika Anda dan para pemilik tanah lainnya tidak setuju dengan besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah, maka Anda dapat mengajukan keberatan pada pengadilan negeri setempat.

Kemudian, menjawab pertanyaan Anda,
Anda tidak dapat digusur dengan paksa
karena berdasarkan
Pasal 5 UU ii/2012,
pemilik tanah baru wajib melepaskan tanahnya setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan
yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Jadi, selama belum ada pemberian ganti kerugian atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Anda tidak wajib melepaskan tanah Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat

Pernyataan Penyangkalan

selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika
.

Read:  Biaya Yang Diperlukan Untuk Membangun Rumah Btn

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.


[1] Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012

[two] Pasal 33 jo. Pasal 32 UU 2/2012

[three] Pasal 31 ayat (1) UU 2/2012

[five] Pasal 123 angka viii UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU 2/2012

[half-dozen] Pasal 123 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (ii) UU 2/2012

[7] Pasal 123 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (4) UU 2/2012

[viii] Pasal 123 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 36 ayat (1) UU 2/2012

[nine] Pasal 37 ayat (i) UU 2/2012

[10] Pasal 37 ayat (2) UU 2/2012

[11] Pasal 123 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (5) UU ii/2012

[12] Pasal 38 ayat (i) UU 2/2012

[13] Pasal 38 ayat (2) UU 2/2012

[14] Pasal 38 ayat (iii) UU two/2012

[15] Pasal 38 ayat (four) UU 2/2012

[sixteen] Pasal 38 ayat (five) UU 2/2012

Tags:

Standar Proses Ganti Rugi Bangunan Rumah

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-bila-tak-sepakat-besaran-ganti-rugi-pembebasan-tanah-lt5283c878ea908

Check Also

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan Tahun 2020 File Sofcopy Dalam …