Rumah Rusak Akibat Tetangga Membangun Rumah

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

← 2009 9 Juli 2014 (2014-07-09) 2019 →
Terdaftar	190.307.134 jiwa
Kehadiran pemilih	134.953.967 (69,58%)
Calon Joko Widodo Prabowo Subianto Partai PDI-P Gerindra Aliansi Koalisi Republic of indonesia Hebat Koalisi Merah Putih Pendamping Jusuf Kalla Hatta Rajasa Suara rakyat 70.997.833 62.576.444 Persentase 53,15% 46,85%
Hasil pemilu memperlihatkan kandidat dengan mayoritas suara di masing-masing 33 provinsi di Indonesia. Prabowo-Hatta: emas tua; Jokowi-JK: merah.
Hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum di luar negeri yang terdiri dari 130 kota di 96 negara. Prabowo-Hatta: biru; Jokowi-JK: merah; Seimbang: hijau (Lebanese republic).
Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono Demokrat Presiden terpilih Joko Widodo PDI-P

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014
(disingkat
Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden.^[1]
[2]
Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku.^[3]
[iv]
Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014.^[5]
Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal xx Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Kandidat

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari l% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Resmi

Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Dki jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan two pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014. Berikut adalah kandidat resmi beserta nomor urutnya yang telah ditetapkan KPU.

Nomor urut		Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Partai politik pengusul	Partai politik pendukung	Kursi di DPR RI (2014)	Persentase kursi	Suara legislatif
ane		Prabowo Subianto	Hatta Rajasa	Golkar Gerindra PAN PKS PPP PBB	Demokrat[vi] PA[7]	Koalisi Merah Putih: Golkar/Gerindra/PAN/PKS/PPP 292 / 560	51.9%	59,311,996 (48.92%)
		Panglima Kostrad (1998)	Menko Perekonomian (2009–2014)
ii		Joko Widodo	Muhammad Jusuf Kalla	PDI-P PKB NasDem Hanura	PKPI[8]	Koalisi Indonesia Hebat: PDI-P/PKB/NasDem/Hanura 207 / 560	36.46%	49,962,738 (39.98%)
		Gubernur DKI Jakarta (2012–2014)	Wakil Presiden Republic of indonesia (2004–2009)

Lainnya

Sebelum pemilihan umum legislatif tanggal nine Apr 2014, tokoh-tokoh berikut telah terlebih dahulu menyatakan pencalonan diri sebagai calon Presiden. Setelah pemilihan umum legislatif selesai digelar, mereka mengurungkan niat setelah partainya gagal mencapai batas suara/kursi yang diperlukan agar bisa mencalonkan seorang Presiden. Beberapa di antaranya akhirnya memutuskan untuk mendukung salah satu pasangan calon resmi yang ditetapkan KPU.

Partai	Calon	Condition
Partai Golongan Karya	Aburizal Bakrie	Ketua Umum Partai Golkar[9] [10]
Partai Hati Nurani Rakyat	Wiranto	Mantan Panglima TNI, calon Presiden 2004, dan calon Wakil Presiden 2009, dan Ketua Umum Partai Hanura[eleven]
Partai Bulan Bintang	Yusril Ihza Mahendra	Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang dan Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang.[12]
Partai Persatuan Pembangunan	Suryadharma Ali	Menteri Agama dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan

Potensial

Berikut ini adalah tokoh-tokoh selain calon resmi yang pernah disebut-sebut potensial sebagai calon Presiden. Tokoh yang disebut sebagai calon potensial (per awal tahun 2014) adalah:

• Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi^[13]
• Djoko Santoso, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia
• Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
• Ani Yudhoyono, Ibu Negara Republic of indonesia^[xiv]
• Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Indonesia^[15]
• Puan Maharani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI^[16]
• Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan Indonesia
• Rhoma Irama, musisi^[17]
• Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Grup Banking company Dunia, mantan Menteri Keuangan Republic of indonesia^[18]
• Surya Paloh, pebisnis, pemilik media, dan Ketua Partai Nasdem^[19]
• Sutiyoso, mantan Gubernur Jakarta^[20]

Beberapa di antaranya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Namun, ada juga yang akhirnya bergabung ke salah satu calon Presiden dan calon Wakil Presiden resmi yang ditetapkan KPU.

Konvensi Partai Demokrat

Sejak tahun 2013, Partai Demokrat menyelenggarakan konvensi semi terbuka untuk menjaring calon-calon yang layak diajukan sebagai calon Presiden. Salah satu peserta konvensi, Dahlan Iskan dinyatakan sebagai pemenang konvensi, beberapa hari setelah pemilihan umum legislatif berakhir. Namun, Partai Demokrat memutuskan untuk tidak mencalonkan Dahlan Iskan setelah gagal mencapai batas 20% kursi / 25% suara pada pemilu legislatif Apr 2014.^[21]
Berikut ini adalah daftar peserta konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat:

• Ali Masykur Musa, anggota Badan Pemeriksa Keuangan^[22]
• Anies Baswedan, rektor Universitas Paramadina
  ^[22]
• Dahlan Iskan, Menteri BUMN^[22]
• Dino Patti Djalal, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat^[22]
• Endriartono Sutarto, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia^[22]
• Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan^[22]
• Hayono Isman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  ^[22]
• Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah^[22]
• Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat^[22]
• Pramono Edhie Wibowo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat^[22]
• Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulawesi Utara^[22]

Garis waktu

Catatan:
Garis waktu berikut ini mencakup pemilihan umum legislatif pada pertengahan 2014 dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum presiden.

Tanggal	Kegiatan	Deskripsi
Januari-Februari	Persiapan	Sepanjang Januari dan Februari, Partai Demokrat mengadakan rapat terbuka di kota-kota besar untuk mencari dukungan bagi para calon presiden Konvensi Partai Demokrat.[23]
xvi Maret-v April	Kampanye	Kampanye nasional untuk oleh calon anggota legislatif
half-dozen–8 April	Masa tenang	Kampanye tidak boleh dilangsungkan
ix April	Pemilu legislatif	Pemilihan umum serentak nasional untuk Dewan Perwakilan Rakyat (threescore kursi), 33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD I, two.137 kursi), dan 497 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan kota (DPRD II, 17.560 kursi) Lihat pula: Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014
9 Mei	Hasil	Hasil pemilu legislatif diumumkan 30 hari setelah hari pemilihan.[24]
16 Mei	Pencalonan	Nama pasangan calon presiden dan wakil presiden dikirim ke Komisi Pemilihan Umum tujuh hari setelah hasil pemilu legislatif diumumkan (lihat di atas).[25]
31 Mei	Pengumuman	KPU mengumumkan nama-nama calon presiden dan wakil presiden
ane Juni	Pengumuman	KPU mengundi nomor urut calon presiden dan wakil presiden
4 Juni – v Juli	Kampanye	Kampanye nasional oleh calon presiden dan wakil presiden
half dozen–8 Juli	Masa tenang	Kampanye tidak boleh dilangsungkan
ix Juli	Pemilu presiden	Pemilihan umum presiden
10–12 Juli	Rekapitulasi	Tingkat kelurahan
10–14 Juli	Rekapitulasi	Kawasan luar negeri
thirteen–15 Juli	Rekapitulasi	Tingkat kecamatan
xvi–17 Juli	Rekapitulasi	Tingkat kabupaten dan kota
18–19 Juli	Rekapitulasi	Tingkat provinsi
20–22 Juli	Rekapitulasi	Tingkat nasional
22-23 Juli	Hasil	Hasil pemilu presiden diumumkan 14 hari setelah hari pemilihan.[24]
xx Oktober	Pelantikan	Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri masa jabatannya. Presiden dan Wakil Presiden terpilih diambil sumpahnya.

Gugatan Pra Pilpres

Pada tanggal 23 Januari 2014, Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Ghazali melakukan gugatan atas peraturan pengajuan calon presiden dan syarat penetapan calon presiden ke Mahkamah Konstitusi. Awalnya calon presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi syarat suara setelah pelaksanaan Pemilu legislatif. Menurut Yusril, seharusnya pengajuan ini tidak disertai ambang batas presiden (presidential threshold). Namun MK menolak sebagian gugatan, dan mengabulkan sebagian tuntutan dengan melaksanakan Pilpres dan Pileg serentak mulai 2019.^[26]

Koalisi Partai Politik

Kontroversi Koalisi Merah Putih Pra Pilpres 2014

Partai Golongan Karya

Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Golkar pada tanggal eighteen Mei 2014 memutuskan untuk mengusung Aburizal Bakrie sebagai Calon Presiden ataupun Calon Wakil Presiden serta memberikan kewenangan kepada Aburizal Bakrie untuk menentukan arah kebijakan politik dan koalisi.^[27]
Golkar sebagai parpol yang menempati tempat kedua dalam Pileg 2014 (setelah PDIP) dengan perolehan 91 kursi (14,75%), di prediksi akan membangun poros tengah bersama partai Demokrat untuk mengimbangi kekuatan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta,^[28]
namun kenyataannya, ketua umum Golkar Aburizal Bakrie lebih memilih bergabung dengan koalisi Prabowo-Hatta dengan meminta jatah “Menteri Senior” sehingga bertentangan dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional Golkar 2014.^[29]

Keputusan Aburizal Bakrie untuk bergabung dengan Prabowo-Hatta membuat kecewa banyak kader Golkar di daerah, yang beranggapan bahwa sebagai salah satu partai pemenang Pemilu seharusnya Golkar mengajukan calon Presiden ataupun calon Wakil Presiden, tetapi malah tidak menjadi apa-apa. Keputusan itu juga menghancurkan impian akan terbentuknya “Poros Tengah” dan meninggalkan Partai Demokrat sebagai partai terakhir yang masih belum menentukan arah pilihan koalisi.
^{[butuh rujukan]}

Pada tanggal 30 Juni 2014, melalui ketua harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan siap mendukung dan memenangkan Prabowo-Hatta.
^{[butuh rujukan]}

Muhammad Jusuf Kalla yang notabene adalah kader senior dari partai Golkar dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo terbukti mempengaruhi solidaritas di internal “Partai Beringin” ini.
^{[butuh rujukan]}

Jusuf Kalla yang mempunyai segudang pengalaman di pemerintahan mulai dari jabatan menteri hingga Wakil Presiden, mempunyai pengaruh besar terhadap simpatisan dan kader Golkar di tingkat provinsi dan daerah.
^{[butuh rujukan]}

Walaupun elit Golkar menyatakan dukungan resmi dan terbuka terhadap kubu Prabowo-Hatta, kenyataan berkata lain karena kader Golkar di daerah banyak yang memilih Jokowi-JK sebagai pilihan Presiden. Kuatnya sosok Jusuf Kalla karena ia sangat dihormati dan disegani di intenal partai Golkar.

Aburizal Bakrie yang memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Hatta melihat Jusuf Kalla sebagai ancaman akan ketidak kompakan dan krisis solidaritas di internal partai Golkar. Konflik muncul bermula saat ia memecat iii kader golkar yang tidak mendukung Prabowo-Hatta, mereka adalah anggota DPR dari Partai Golkar, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh.^[30]
Pemecatan terhadap 3 kader muda Golkar itu merupakan awal benih perpecahan di internal partai beringin yang berakumulasi menjadi rencana pemecatan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar. Banyak internal kader Golkar yang menilai pemecatan terhadap 3 kader golkar tersebut tidak sesuai dengan AD/ART dan prosedur partai.

Sosok Aburizal Bakrie yang fenomenal dengan kasus “luapan Lumpur Lapindo” di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan beban yang harus di tanggung oleh Koalisi Merah Putih. Saat Aburizal Bakrie bergabung dalam kubu Prabowo-Hatta, masyarakat Jawa Timur enggan memberikan dukungannya kepada pasangan tersebut.^[31]
Berdasarkan data pemilihan legislatif 2014, kubu Prabowo Hatta diramalkan unggul di Jawa Timur dengan total 46 kursi parlemen (PKS 2 kursi; Golkar xi; Gerindra xi kursi; Demokrat 11 kursi; PAN 7 kursi; PPP 4 kursi) dan kubu Jokowi-JK hanya 41 kursi parlemen (Nasdem vii kursi; PKB fifteen kursi; PDI Perjuangan 17 kursi; Hanura 2 kursi).^[32]
Berdasarkan data resmi KPU, Pasangan Jokowi-JK menang di Jawa Timur dengan perolehan 53.17%.

Partai Persatuan Pembangunan

Sebelum Koalisi Merah Putih terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan di dalam internal partai berlambang Kabah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal dari kedatangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dalam kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Hurl Karno, Senayan pada tanggal 23 Maret 2014.^[33]
Kehadiran Suryadharma Ali untuk mendukung Prabowo adalah keputusan sepihak tanpa melalui prosedur parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan bawah kader PPP di mana Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung.^[34]

Atas sikap tersebut, sebanyak 27 dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP mendesak agar Suryadharma segera dijatuhi sanksi, mulai dari pemberhentian sementara hingga pemecatan. Pengurus wilayah PPP protes lantaran sikap Suryadharma itu dianggap melecehkan usaha yang tengah dibangun kader di akar rumput di mana saat para kader PPP berjuang untuk memenangkan PPP, Suryadharma justru membelot ke partai lain.^[35]
Atas desakan tersebut, Suryadharma memecat Waketum PPP dan empat Ketua DPW, yaitu Suharso Monoarfa dari jabatan Wakil Ketua Umum PPP, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat Rachmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Sumatra Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaludin Noor.^[36]

Setelah pemecatan dilontarkan oleh Suryadharma Ali, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbagi menjadi dua kubu yakni kubu yang mendukung keputusan Suryadharma Ali untuk menjalin koalisi dengan Prabowo dan kubu yang menentang. Internal PPP menganggap bahwa Suryadharma Ali telah bertindak otoriter dengan memecat kader tanpa prosedur yang jelas dan membuat arah koalisi tanpa melalui proses rapimnas.^[37]
Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menjelaskan PPP merupakan sebuah partai yang memiliki aturan dan konstitusinya sendiri. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dalam partai yang bisa menempatkan dirinya di atas aturan dan konstitusi tersebut.^[38]

Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berakhir Minggu pada tanggal 20 April 2014 dini hari memutuskan untuk memberhentikan sementara Suryadharma Ali dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PPP. Alasan pemberhentian Suryadharma karena dia tidak bersedia menghadiri Rapimnas.^[39]

Pada tanggal 24 April 2014, Partai Persatuan Pembangunan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional III (Mukernas III) PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor. Suryadharma Ali tidak disambut oleh para petinggi PPP yang sudah berada di meja pimpinan rapat. Tak terdengar juga ada tepuk tangan atau antusiasme dari para peserta. Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, yang dalam mukernas ini didaulat sebagai pelaksana tugas ketua umum sekaligus penyelenggara mukernas. Emron terlihat mendapatkan sambutan yang berbeda. Saat masuk ke ruang mukernas, Emron terlihat langsung disambut tepuk tangan para peserta. Dia juga langsung dipersilakan untuk naik ke meja pimpinan rapat.^[40]
Dalam pertermuan itu Kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan kubu Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy alias Romy kembali bersepakat untuk melakukan islah. Dalam kesempatan itu, Suryadharma Ali mengungkapkan permintaan maafnya kepada semua kader PPP yang hadir dalam Mukernas dan kepada mayarakat atas kisruh yang terjadi di internal PPP. Ia mengaku salah karena telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Namun jabatan ketua umum Suryadharma Ali di persingkat dan akan berakhir pada Oktober 2015.

Pada tanggal 12 Mei 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan rapat pimpinan nasional yang akhirnya resmi memutuskan arah koalisinya ke Prabowo Subianto. Keputusan koalisi PPP ke Prabowo dilakukan secara musyawarah mufakat yang melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia.^[41]

Pada masa kampanye pemilihan Presiden 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013.^[42]
Sebelumnya, bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memuji kinerja Suryadharma sebagai Menteri Agama. Prabowo menilai, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya sudah sangat baik.^[43]

Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam masa kampanye menambah sentimen negatif terhadap Koalisi Merah Putih.

Partai Demokrat

Partai Demokrat merupakan partai pemenang pemilu 2009 di mana Partai Demokrat mengantongi xx,85% suara atau 150 anggota legislatif, akan tetapi pada pemilihan legislatif 2014, Demokrat hanya mampu mengantongi 10,19% suara atau 61 anggota legislatif. Suara partai demokrat berguguran di setiap lini lumbung suara Demokrat, akibatnya partai Demokrat tidak mampu mengajukan calon presiden tetapi harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengajukan capres.

Terlepas dari suara Demokrat yang terjun bebas tidak dapat dipisahkan dengan rentetan kasus korupsi yang melibatkan pentolan kader demokrat di saat itu,^[44]
sebut saja:

• Muhammad Nazarudin, Bendahara Umum Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada bulan Juni 2011 dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatra Selatan.
• Angelina Sondakh, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembahasan anggaran proyek Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada pertengahan tahun 2012.
• Andi Mallarangeng, sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang kala itu juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2012 dalam kasus pembangunan pusat olahraga (sport middle) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
• Anas Urbaningrum, sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Maret 2014, dalam kasus pembangunan sarana dan prasarana sport center Hambalang di Bogor.
• Sutan Bhatoegana, sebagai Ketua DPP Partai Demokrat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Komisi Vii Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana sebagai tersangka pada tanggal 14 Mei 2014 atas kasus dugaan korupsi terkait dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian ESDM tahun 2013.^[45]

SBY yang kala itu menjabat sebagai ketua umum demokrat menyatakan akan bersikap netral atau tidak akan bergabung secara formal dengan kubu capres Jokowi atau kubu capres Prabowo dalam pemilu presiden nanti, tetapi SBY meminta kepada kader Demokrat untuk tidak golput. Pernyataan resmi Partai Demokrat ini sesuai dengan hasil Rapimnas Partai Demokrat pada 17 Mei 2014 lalu, di mana Demokrat akan bersikap netral dalam pemilu presiden Juli nanti.^[46]

Demokrat gagal membentuk poros baru lantaran perolehan suara di pemilu legislatif hanya sekitar 10 persen, sehingga konvensi partai Demokrat untuk mengusung calon Presiden menjadi tidak relevan. Partai Demokrat kemudian berusaha membuka wacana untuk membangun poros tengah bersama partai Golkar demi mengimbangi kekuatan Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta, tetapi keinginan itu harus kandas di tengah jalan karena Demokrat ditinggalkan partai Golkar yang lebih memilih menerima tawaran “Menteri Senior” dari kubu Prabowo-Hatta.^[28]
Ini berakibat pada partai Demokrat menjadi partai terakhir yang belum menentukan sikap akan arah pilihan politik.

Dukungan informil partai Demokrat terhadap Prabowo-Hatta mengalir saat Pasangan capres-cawapres dari koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta memaparkan visi misinya di depan elite dan kader Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Bogor. Akan tetapi SBY tidak hadir dalam acara tersebut demi menjaga netralitas sebagai seorang Presiden.^[47]

Akan tetapi, beberapa tokoh Demokrat justru merapat ke pasangan Jokowi-JK atas nama dukungan pribadi, antara lain:

• Dahlan Iskan, pemenang konvensi Capres Demokrat dengan elektabilitas tertinggi yang juga Menteri BUMN pada saat itu.
• Sinyo Harry Sarundajang, menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat dan Peserta Konvensi Capres Demokrat.
• Letjen (Purn) TNI Suaidy Marasabessy, Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat
• Anies Baswedan, intelektual, akademisi dan Peserta Konvensi Capres Demokrat.
• Hayono Isman, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat
• Isran Noor, Politikus Partai Demokrat dan juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)
• Ruhut Sitompul, Juru Bicara Partai Demokrat

SBY sebagai ketua umum Demokrat menghargai hak setiap kader untuk menentukan pilihan politik masing-masing, oleh karena itu tidak ada kader yang di pecat karena berbeda haluan dan tidak ada benih perpecahan dalam kader internal Demokrat. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Partai Demokrat tidak solid dalam mendukung koalisi merah putih.

Kontroversi Koalisi Tanpa Syarat Pra Pilpres 2014

Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Pada tanggal 19 Mei 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura mendeklarasikan penetapan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Gedung Joang 45, Menteng.^[48]
Jusuf Kalla terpilih menjadi Calon Wakil Presiden dengan menyingkirkan kandidat kuat lainnya yakni Mahfud MD dan Ryamizard Ryacudu.

Pada saat itu, partai Golkar belum resmi memutuskan sikap politiknya apakah akan mengusung capres atau bergabung dengan koalisi. Melalui proses negosiasi yang panjang dan berliku, pada akhirnya Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie memutuskan untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Hatta dengan meminta jatah “Menteri Senior” daripada mendukung rekan separtainya yang maju sebagai Cawapres. Jusuf Kalla dianggap sebagai sosok yang fenomenal karena karena ia tidak di dukung secara resmi oleh partai yang membesarkannya (partai Golkar), akan tetapi Jusuf Kalla mampu memecah kekuatan Golkar dengan mendapat dukungan dari kader dan simpatisan Golkar di akar rumput.

Penetapan Jusuf Kalla sebagai Calon Wakil Presiden mendapat beragam kritik dari pengamat politik, salah satu nya adalah pengamat politik dari Universitas Republic of indonesia Arbi Sanit. Arbi Sanit menyatakan bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla akan sulit bekerja sama dan bahkan berpotensi untuk menyandera Jokowi. Ia menambahkan, Jusuf Kalla suka bertindak sendiri tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pasangannya, sehingga berpotensi memunculkan “matahari kembar”. Arbi Sanit memperkirakan JK akan mengulangi skenario pemerintahan 2004-2009 di saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.^[49]
Dalam pernyataan resminya, Jusuf Kalla menampik hal tersebut, “Kalau kami ibarat kereta, kami kereta yang mesinnya lebih kuat. Dan bagaikan matahari, kami matahari yang sinarnya lebih kuat bukan dua matahari”.^[50]

Pada saat masa kampanye, beredar video wawancara Jusuf Kalla dengan salah satu stasiun televisi swasta yang menyatakan “Kalau Jokowi Tiba-Tiba Jadi Presiden Bisa Hancur Negeri Ini”, video inilah dijadikan alat propaganda oleh pihak lawan dengan menayangkannya berulang kali di beberapa stasiun swasta dan media cetak.
^{[butuh rujukan]}

Namun, dalam pernyataan resminya, Jusuf Kalla menyatakan bahwa pernyataan itu dia keluarkan saat Jokowi baru 3-iv bulan menjabat sebagai Gubernur DKI Dki jakarta sehingga Jokowi dianggapnya belum memiliki kapasitas mumpuni sebagai calon Presiden.^[51]

Jusuf Kalla terbukti mempunyai kepiawaian dalam menangani masalah konflik di beberapa daerah di Indonesia, antara lain Poso, Ambon, dan Aceh, sehingga diduga penduduk setempat mempunyai ikatan emosional dengan sosok Jusuf Kalla.^[52]
Namun kenyataannya perolehan suaranya tidak menang di Aceh dan Maluku Utara.

Survei

Survei yang dilakukan beberapa waktu sebelum pemungutan suara Pemilu Presiden dilakukan oleh lembaga survei yang terdaftar maupun tidak terdaftar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Survei dilakukan untuk mengukur pandangan publik terhadap para bakal / calon Presiden.

Sumber	Tanggal	Hasil
Populi Center	24 – 29 Mei 2014	Prabowo – Hatta 36.ix%, Jokowi – Jusuf Kalla 47.v%
Cyrus Network	25 – 31 Mei 2014	Prabowo – Hatta 41.ane%, Jokowi – Jusuf Kalla 53.6%
Pusat Data Bersatu (PDB)	6 – 11 Juni 2014	Prabowo – Hatta 31.eight%, Jokowi – Jusuf Kalla 29.9%
Cyrus Network	ten Juni 2014	Prabowo – Hatta 43.5%, Jokowi – Jusuf Kalla 56.v%
Indonesia Research Center (IRC)	fourteen – 20 Juni 2014	Prabowo – Hatta 47.v%, Jokowi – Jusuf Kalla 43%
Indo Barometer	16 – 22 Juni 2014	Prabowo – Hatta 42.vi%, Jokowi – Jusuf Kalla 46%
Lembaga Survei Nasional (LSN)	23 – 26 Juni 2014	Prabowo – Hatta 46.6%, Jokowi – Jusuf Kalla 39.9%
Lingkaran Survey Indonesia (LSI)	21 Juni – five Juli 2014	Prabowo – Hatta 43.iv%, Jokowi – Jusuf Kalla 51%
Indonesia Network Ballot Survey (INES)	25 Juni – 2 Juli 2014	Prabowo – Hatta 54.iii%, Jokowi – Jusuf Kalla 37.6%
Saiful Mujani Enquiry and Consulting (SMRC) Diarsipkan 2016-03-13 di Wayback Machine.	30 Juni – 3 Juli 2014	Prabowo – Hatta 44.9%, Jokowi – Jusuf Kalla 47.6%, Tidak tahu seven.5%
Litbang Kompas	4 Juli 2014	Prabowo – Hatta 43.1%, Jokowi – Jusuf Kalla 52.four%
Alvara Research Centre	3-v Juli 2014	Prabowo – Hatta 42.two%, Jokowi – Jusuf Kalla 50.6%
Lingkaran Survey Republic of indonesia (LSI)	five Juli 2014	Prabowo – Hatta 44%, Jokowi – Jusuf Kalla 47%
Politicawave	7 Juli 2014	Prabowo – Hatta 46.2%, Jokowi – Jusuf Kalla 53.8%

Kampanye

Kampanye Pemilu Presiden 2014 dimulai pada 4 Juni hingga 5 Juli 2014 dalam rapat umum terbuka dan debat calon.

Dana Kampanye

Di bawah ini adalah dana kampanye para calon Presiden selama kampanye Pilpres 2014 yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada 19 Juli 2014.

	Prabowo-Hatta	Jokowi-JK
Penerimaan	166.559.466.941	312.376.119.823
Pengeluaran	166.557.825.711	311.899.377.825
Saldo akhir	1.641.229	476.741.998

Debat Calon

Berikut adalah daftar debat calon yang diselenggarakan selama kampanye Pilpres 2014.

Waktu	Peserta	Materi	Moderator	Penyelenggara/ penyiar
Senin, ix Juni 2014	Capres-Cawapres	Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum	Zainal Arifin Mochtar (Dosen Hukum UGM)	SCTV dan BeritaSatu TV
Minggu, xv Juni 2014	Capres	Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Ahmad Erani Yustika (Guru Besar Universitas Brawijaya)	MetroTV dan Bloomberg Idiot box Republic of indonesia
Minggu, 22 Juni 2014	Capres	Politik Internal dan Ketahanan Nasional	Hikmahanto Juwana (Guru Besar Universitas Indonesia)	tvOne
Minggu, 29 Juni 2014	Cawapres	Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK	Dwikorita Karnawati (Wakil Rektor UGM)	RCTI, MNCTV, dan Global Television set
Sabtu, v Juli 2014	Capres-Cawapres	Pangan, Energi, dan Lingkungan	Sudharto P. Hadi (Rektor UNDIP)	TVRI, Kompas TV, dan RTV

Beberapa isu menjadi kontroversi dalam debat-debat tersebut. Antara lain saat Jokowi memunculkan istilah tol laut yang disalahpahami sebagai jalan tol di atas laut yang melintasi seluruh nusantara.^[53]
Prabowo memunculkan kontroversi mengenai kebocoran anggaran yang kemudian diralat kembali sebagai kerugian potensial.^[54]
Selain itu, Prabowo juga membuat sebuah kejutan ketika ia menyatakan dukungan kepada Jokowi ketika berbicara tentang pengembangan ekonomi kreatif.^[55]
Jusuf Kalla menimbulkan kontroversi setelah meralat sendiri bahwa UN tidak akan dibatalkan.^[56]
Sementara Hatta Rajasa menimbulkan kontroversi setelah salah membedakan penghargaan Kalpataru dengan Adipura dalam debat putaran terakhir.^[57]

Kampanye di GBK

Respon masyarakat terhadap kedua calon terlihat saat kampanye terbuka di Gelora Bung Karno. Kubu Prabowo pada 22 Juni 2014 memilih untuk mengadakan orasi di panggung dengan menggunakan identitas baju putih dan mengumpulkan massa dari berbagai perwakilan partai politik dan organisasi buruh.^[58]
Sementara Kubu Jokowi pada 5 Juli 2014 memilih kampanye dalam bentuk konser yang mengundang relawan dari siang hingga malam hari dengan diisi penampilan berbagai selebriti. Jokowi sendiri hanya muncul di saat akhir dengan memberi sambutan pendek.^[59]

Fenomena Panasbung

Kedua pihak saling bertukar tuduhan adanya relawan berbayar, khususnya di media sosial, atau populer dengan akronim panasbung, pasukan nasi bungkus.^{[sixty]
[61]
[62]}
Tim Prabowo pada beberapa kesempatan mengakui adanya bantuan dana operasional,^[63]
sementara kubu Jokowi – JK konsisten menyatakan relawannya tidak dibayar hingga hari-hari terakhir kampanye^[64]
Setelah pemilihan, juga terungkap pengakuan dari Perhimpunan Kebangkitan Suara Indonesia (PKSI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang mendukung Hatta Rajasa, bahwa mereka tidak menerima bayaran yang dijanjikan.^[65]

Penghitungan dan hasil

Setelah pilpres 9 Juli 2014, Joko Widodo atau
Jokowi
mengklaim kemenangannya berdasarkan hitung cepat suara dari beberapa wilayah. Banyak lembaga survei independen yang mengunggulkan Jokowi (52-53% suara versus 46-48% suara untuk Prabowo).^[66]
Prabowo juga mengklaim kemenangannya sambil mengutip lembaga survei lain.^[67]

Menjelang pengumuman hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, Prabowo meminta KPU menunda pengumumannya selama dua minggu agar partainya bisa memeriksa dugaan manipulasi proses pemungutan suara. Permintaan ini ditolak oleh KPU.^[68]
Kubu Prabowo juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah.^[69]
Namun demikian, beberapa pendukung Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi atas pemilihannya. Politikus PAN, Hanafi Rais, tiga hari sebelum hasil resmi diumumkan, mengirimkan sebuah pernyataan pers yang isinya, “kami mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam waktu 5 tahun mendatang”.^[seventy]
Pada hari yang sama, ketua tim kampanye Prabowo, Mahfud Thousand.D., mengembalikan mandatnya kepada Prabowo dan menyatakan bahwa pemilihan umum sudah berakhir.^[70]

Khawatir karena ketegangan antarpartai pernah mengakibatkan kerusuhan yang berujung pada jatuhnya mantan presiden Soeharto, pemerintah Republic of indonesia mengerahkan lebih dari 250.000 personel polisi di seluruh Indonesia. Di Jakarta Pusat, ratusan polisi ditempatkan di sekitar gedung KPU. Kerumunan pendukung Prabowo melakukan unjuk rasa damai di dekat gedung KPU.^[71]

Hitung cepat

Proses hitung cepat dimulai pada tanggal 9 Juli 2014 oleh berbagai lembaga survei.

Perbedaan hasil hitung cepat menghasilkan perdebatan mengenai keabsahan beberapa lembaga yang melakukan perhitungan. Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Republic of indonesia (PERSEPI) merasa harus mengadakan audit terhadap metode yang digunakan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya. JSI dan Puskaptis mengabaikan panggilan ini. Hasilnya, JSI dan Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi karena dianggap tidak memiliki itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat.^[75]

Sementara RRI yang juga ikut mengadakan hitung cepat dengan hasil yang hampir mendekati hasil rekapitulasi KPU, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, juga mendapatkan tekanan politis dari Komisi I DPR RI yang mempertanyakan aktivitas RRI dalam melakukan survei yang dianggap tidak sesuai dengan
tupoksi. Karena itu Komisi I berencana akan melakukan pemanggilan terhadap direksi RRI^[76]
yang akhirnya menimbulkan kecaman dari masyarakat dan jurnalis.^[77]

Real count

Selain hitung cepat, beberapa kelompok independen maupun organisasi dan partai mendukung juga melakukan perhitungan yang di media disebut
existent count
(dari bahasa Inggris yang artinya “hitung sesungguhnya”). Berbeda dengan hitung cepat yang mengambil sampel secara statistik,
real count
berusaha mengumpulkan data dari seluruh pemilih atau TPS, atau mendekati seluruhnya. Ada yang menggunakan data dari KPU, dan ada juga yang menggunakan input dari saksi-saksi relawan partai dan tim sukses di TPS.

Situs KawalPemilu.org termasuk salah satu situs yang memulai melansir hasil
real count. Situs ini dibuat oleh sekelompok ahli teknologi informasi Indonesia yang berdomisili di luar negeri, dan meluncurkan hasil awalnnya pada 14 Juli. Input situs ini berasal dari hasil TPS di formulir C1 yang dilansir oleh KPU, dan didigitalisasi oleh sekitar 700 relawan.^[78]
Beberapa hari kemudian, hasil rekapitulasi KPU dalam bentuk information DA1, DB1 dan DC1 dilansir KPU dalam bentuk digital, dan beberapa situs lain dan media juga melakukan
existent count
berdasarkan data-data ini.

Pihak Prabowo-Hatta menggunakan
real count
yang dilakukan oleh PKS. Berbeda dengan hasil hitung cepat maupun
real count
lainnya, perhitungan ini menunjukkan keunggulan tipis Prabowo-Hatta. Namun sempat terjadi kontroversi karena publikasi hasil real count sementara pada 9 Juli 2014 sama persis dengan publikasi hasil leave poll yang dilakukan pada tanggal v Juli 2014.^[79]
Setelahnya, kubu Prabowo Hatta tidak pernah lagi mempublikasikan hasil real count. Mahfud MD menyatakan hasil perhitungan tersebut rahasia,^[80]
meskipun kemudian ia mengakui tidak pernah melihat information itu.^[81]
Di lain pihak, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho beralasan menghentikan publikasi Real Count karena ingin mematuhi himbauan Komisi Penyiaran Republic of indonesia.^[82]

Sementara dari pihak Jokowi-Jusuf Kalla, real count dilakukan baik oleh internal PDIP^[83]
maupun di gedung DPP Partai Nasdem.^[84]

Berikut adalah perbandingan hasil perhitungan beberapa kelompok relawan dibandingkan dengan hasil rekapitulasi KPU.

Sumber	Pasangan
	Prabowo Subianto-Hatta Rajasa	Joko Widodo-Jusuf Kalla
KawalPemilu.org (berdasarkan formulir C1)	47,03%	52,96%
KawalPemilu.org (berdasarkan data DC1)	46,84%	53,15%
Publikasi Real Count PKS per 9 Juli 2014	52,04%	47,96%
Publikasi Real Count PDIP dan Partai Nasdem per 15 Juli 2014	46,54%	53,46%
Pilpres2014.org Diarsipkan 2014-07-22 di Wayback Machine. (berdasarkan data DB1)	47,03%	52,97%
Pilpres2014.org Diarsipkan 2014-07-22 di Wayback Machine. (berdasarkan information DC1)	46,85%	53,15%
Caturan.com (berdasarkan information DA1)	47,06%	52,93%

Penarikan diri Prabowo

Pada tanggal 22 Juli 2014, hari pengumuman hasil resmi oleh KPU, Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan umum setelah sebelumnya menegaskan kemenangannya sejak hasil hitung cepat dirilis. Ia mengatakan bahwa rakyat Republic of indonesia “kehilangan hak-hak demokrasi” karena “telah terjadi kecurangan masif dan sistematis”,^[85]
dan menyatakan bahwa ia dan Hatta “menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum”.^[68]
Pidatonya yang disiarkan langsung berimplikasi bahwa ia akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi.^[85]
[85]
Beberapa laporan memperdebatkan seputar apakah Prabowo mengundurkan diri dari proses pemilu atau menolak hasil resminya saja.^[69]

Menurut Douglas Ramage dari Bower Asia Group Djakarta, legitimasi proses pemilihan umum dipertanyakan untuk pertama kalinya sejak era reformasi dimulai tahun 1998. Ramage menyatakan bahwa Republic of indonesia sedang memasuki “wilayah tak terjamah”.^[68]
Keabsahan penolakan Prabowo belum jelas karena apabila ia menyatakan mundur, maka ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden.^[68]
Menurut
The Dki jakarta Post, selisih suara sebesar 6,3 persen akan menyulitkan Prabowo menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.^[86]
Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo bisa dipidana dengan kurungan penjara paling lama vi tahun dan denda 100 miliar rupiah karena mengundurkan diri.^[68]
[85]

Seusai pengumuman tersebut, nilai tukar rupiah Republic of indonesia jatuh 0,3 persen, dan JSX Composite jatuh 0,nine persen.^[69]
Para pengamat menolak tuduhan kecurangan yang dilemparkan Prabowo dan mengatakan bahwa pemilihan umum berlangsung “adil dan bebas”. Maswadi Rauf dari Universitas Republic of indonesia menyatakan bahwa “tidak ada tanda-tanda kecurangan” dan pengunduran Prabowo mencerminkan “sikap asli kalangan elit yang tidak siap kalah”.^[87]

Pengumuman

Menyusul pengunduran Prabowo, saksi-saksinya juga meninggalkan acara pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Akan tetapi, penghitungan resmi terus berlanjut, dan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan bahwa mereka sudah memenuhi kewajibannya untuk mengundang para saksi.^[88]
Kemenangan Jokowi sudah diprediksi^[69]
dan terbukti beberapa jam kemudian karena jadwal pengumuman yang awalnya ditetapkan pukul 16:00 mundur empat jam.^[88]
KPU menyatakan bahwa Jokowi memperoleh 53,fifteen persen suara (mewakili 70,99 juta pemilih) dan Prabowo memperoleh 46,85 persen suara (62,57 juta pemilih).^[86]
Kubu Prabowo tetap menolak hitungan KPU dan menyatakan bahwa mereka lebih memercayai hasil yang diberikan PKS ketimbang KPU.^[89]

Pasca pengumuman, Jokowi mengatakan bahwa seumur-umur hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, ia tidak pernah membayangkan seseorang berlatar kelas bawah bisa naik menjadi presiden.
The New York Times
melaporkan bahwa Jokowi berkata, “Sekarang sudah seperti Amerika. Kita kenal yang namanya impian Amerika, dan di sini ada impian Indonesia”.^[90]
Jokowi adalah presiden Republic of indonesia pertama yang tidak berasal dari kalangan militer atau elit politik yang terkait dengan Soeharto. Pengamat politik Salim Said menyebut Jokowi sebagai “tetangga kita yang memutuskan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden”.^[ninety]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan ucapan selamat kepada Jokowi sesaat setelah penetapan KPU. Selain itu, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, juga memberikan ucapan selamat di Twitter beberapa menit setelah penetapan tersebut dan berharap kinerja Jokowi selanjutnya dapat memperkuat hubungan antara kedua negara tersebut.^[91]
Selain Presiden dan Wapres petahana, serta Perdana Menteri Singapura, ucapan selamat kemudian mengalir dari berbagai kepala pemerintahan dan perwakilan berbagai negara di dunia terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, di antaranya Perdana Menteri Commonwealth of australia Tony Abbott, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe,^[92]
dan sebagainya.

Hasil resmi

Hasil resmi memperlihatkan kemenangan pasangan Jokowi – Jusuf Kalla, sekaligus mengkonfirmasi beberapa lembaga yang mengadakan survei, exit poll, dan quick count, serta kelompok-kelompok relawan yang membantu penghitungan
real count
dengan angka kemenangan 53,fifteen% dan Prabowo – Hatta Rajasa sebesar 46,85% Selain itu angka golput tercatat sebesar thirty,42%.

southward • bRingkasan hasil pemilu Presiden Republic of indonesia nine Juli 2014

Calon		Pasangan	Koalisi	Suara	%
	Prabowo Subianto	Hatta Rajasa	Koalisi Merah Putih	62.576.444	46,85
	Joko Widodo	Jusuf Kalla	Koalisi Republic of indonesia Hebat	70.997.833	53,15
Total				133.574.277	100%
Suara sah				133.574.277	98,98
Suara tidak sah				ane.379.690	1,02
Pemilih pengguna hak pilih				134.953.967	69,58
Pemilih golput				58.990.183	30,42
Pemilih terdaftar				190.307.134
Sumber: KPU Diarsipkan 2014-10-21 di Wayback Machine.

Suara menurut wilayah[93] [94] [95]						Total suara
		Prabowo Subianto Hatta Rajasa Koalisi Merah Putih		Joko Widodo Jusuf Kalla Koalisi Indonesia Hebat
		Suara	%	Suara	%
Sumatra	Aceh	ane.089.290	54,93	913.309	45,61	2.002.599
	Sumatra Utara	2.831.514	44,76	iii.494.835	55,24	six.326.349
	Sumatra Barat	one.797.505	76,92	539.308	23,08	2.336.813
	Riau	i.349.338	50,12	1.342.817	49,88	2.692.155
	Jambi	871.316	49,25	897.787	50,75	i.769.103
	Sumatra Selatan	2.132.163	51,26	2.027.049	48,74	four.159.212
	Bengkulu	433.173	45,27	523.669	54,73	956.842
	Lampung	2.033.924	46,93	2.299.889	53,07	iv.333.813
	Bangka-Belitung	200.706	32,74	412.359	67,26	613.065
	Kepulauan Riau	332.908	40,37	491.819	59,63	824.727
Jawa	Banten	three.192.671	57,10	2.398.631	42,90	5.591.302
	DKI Jakarta	2.528.064	46,92	2.859.894	53,08	5.387.958
	Jawa Barat	fourteen.167.381	59,78	9.530.315	40,22	23.697.696
	Jawa Tengah	6.485.720	33,35	12.959.540	66,65	nineteen.445.260
	Yogyakarta	977.342	44,19	1.234.249	55,81	ii.211.591
	Jawa Timur	ten.277.088	46,83	11.669.313	53,17	21.946.401
Kalimantan	Borneo Barat	1.032.354	39,62	1.573.046	60,38	ii.605.400
	Kalimantan Tengah	468.277	xl,21	696.199	59,79	1.164.476
	Kalimantan Selatan	941.809	50,05	939.748	49,95	1.881.557
	Kalimantan Timur	687.734	36,62	ane.190.156	63,38	i.877.890
	Kalimantan Utara
Sunda Kecil	Bali	614.241	28,58	1.535.110	71,42	2.149.351
	Nusa Tenggara Barat	ane.844.178	72,45	701.238	27,55	ii.545.416
	Nusa Tenggara Timur	769.391	34,08	1.488.076	65,92	2.257.467
Sulawesi	Sulawesi Utara	620.095	46,12	724.553	53,88	1.344.648
	Gorontalo	378.735	63,10	221.497	36,90	600.232
	Sulawesi Tengah	632.009	45,17	767.151	54,83	1.399.160
	Sulawesi Tenggara	511.134	45,10	622.217	54,90	ane.133.351
	Sulawesi Barat	165.494	26,63	456.021	73,37	621.515
	Sulawesi Selatan	1.214.857	28,57	3.037.026	71,43	4.251.883
Maluku	Maluku	433.981	49,48	443.040	50,52	877.021
	Maluku Utara	306.792	54,45	256.601	45,55	563.393
Papua	Papua	769.132	27,51	2.026.735	72,49	ii.795.867
	Papua Barat	172.528	32,37	360.379	67,63	532.907
Luar negeri		313.600	46,26	364.257	53,74	677.857
Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Gugatan Pasca Pilpres

Kubu Prabowo-Hatta Rajasa mengajukan beberapa gugatan atas hasil pemilihan ini, yaitu ke DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, koalisi merah putih di DPR juga berencana meluncurkan pansus pilpres yang akan memanggil KPU.^[96]
Namun Kubu Prabowo-Hatta Rajasa membantah bahwa pansus ini digunakan untuk membatalkan hasil pemilihan umum, melainkan memperjuangkan pelaksanaan Pemilu yang lebih baik pada masa depan^[97]
Selain itu juga ada rencana mengajukan gugatan ke PTUN dan MA jika gugatan ke MK tidak dikabulkan
^[98]

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dimasukkan pada tanggal 25 Juli 2014 dengan klaim kemenangan seharusnya ada di pihak Prabowo dengan 67.139.153 atau fifty,25 persen suara dan 66.435.124 atau 49,75 persen suara untuk pasangan nomor urut 2. Selisihnya 704.029 suara
^[99]
Tim Hukum Prabowo juga sempat mengklaim bukti sebanyak 10 truk,^[100]
yang kemudian berkurang menjadi 15 mobil lapis baja, dan berkurang lagi menjadi 3 bundel^[101]
Gugatan ini diunggah ke situs Mahkamah Konstitusi sehingga menimbulkan banyak kritikan akibat banyaknya kesalahan ketik, struktur penulisan, dan penjumlahan angka-angka di gugatan tersebut.^[102]
Pada tanggal 7 Agustus, gugatan tersebut diperbaiki dan dikirimkan ulang kepada MK.^[103]
Selain itu, bukti-bukti baru juga ditambahkan sebanyak 76 bundel ditambah klaim adanya 2000 saksi.^[104]
Namun MK membatasi saksi sejumlah 25 di tiap sidang karena keterbatasan waktu.^[105]

Inti gugatan Prabowo adalah adanya kejanggalan jumlah DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan),^[106]
pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),^[107]
mempermasalahkan sistem noken di Papua,^[108]
serta hasil penghitungan yang seharusnya memenangkan Prabowo – Hatta sebesar 50,25 persen.^[109]
Saat memberikan kesaksian, saksi kubu Prabowo juga mengklaim merasa diancam saat Pemilu berlangsung.^[110]

Pada tanggal 21 Agustus 2014, MK memutuskan “menolak secara keseluruhan” seluruh gugatan tim hukum Prabowo – Hatta.^[111]
[112]

Gugatan ke DKPP

Kubu Prabowo juga mendaftarkan gugatan kepada Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 1 Agustus 2014, dengan mempermasalahkan pembukaan kotak suara oleh KPU pada 30 Juli 2014 sebelum keluarnya persetujuan Mahkamah Konstitusi.^[113]
Namun Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menyatakan gugatan ini hanya terkait masalah etika individu di KPU, sehingga tak akan mempengaruhi hasil pilpres.^[114]

Pada tanggal 21 Agustus 2014, DKPP memutuskan memberi peringatan kepada Ketua KPU karena tidak memimpin rapat dan tidak menandatangani SK No 453/Kpts/KPU/2014 tanggal 31 Mei 2014 tentang penetapan capres dan cawapres,^[115]
pemecatan 2 komisioner KPU Kabupaten Serang karena menerima suap dari Gerindra,^[116]
memecat seluruh anggota KPUD Dogiyai karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan menggunakan Form DB-one untuk Pileg bukan Form DB-1 Pilpres,^[117]
peringatan keras kepada lima anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur karena tidak melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat Desa Soasangaji bahwa akan dilakukan PSU di TPS 1 dan TPS 2 di desa tersebut sehingga masyarakat tidak hadir,^[118]
memecat dua anggota Panwaslu Banyuwangi karena menggunakan fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kegiatan kampanye salah satu kandidat.^[119]
DKPP juga memecat satu anggota KPU Samosir, satu orang anggota KPU Minahasa Utara, tujuh orang di KPU Kota Tual, dan dua orang di Kota Kendari. Jumlah putusan mencapai 29: empat ketetapan, dan 25 putusan. Sedangkan anggota KPU yang diberi peringatan ada 49 orang, sedangkan 72 lainnya tidak terbukti sehingga masih dilindungi.^[120]

DKPP memuji Hadar Gumay karena tidak melaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik atas aduan dirinya melakukan pelanggaran etika karena bertemu Trimedya Pandjaitan, yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla di restoran Sate Senayan pada Sabtu malam, 7 Juni 2014. DKPP juga mengapresiasi Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Subakti yang dianggap merespons cepat terjadinya pelanggaran yang diunggah di Youtube dan menindaklanjutinya.^[121]

Lihat juga

• Pemilihan umum legislatif Republic of indonesia 2014

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia)
  Berita dan video para calon presiden Pemilu 2014 Diarsipkan 2013-07-15 di Wayback Automobile.