Rumah Di Bangun Kontraktor Apa Masih Perlu Membayar Ppn Kms

Rumah Di Bangun Kontraktor Apa Masih Perlu Membayar Ppn Kms


Salah satu impian bagi banyak orang adalah memiliki hunian yang sesuai dengan selera pemiliknya. Membangun sendiri tempat tinggal adalah opsi untuk mewujudkannya. Kegiatan membangun rumah sendiri memang memiliki kepuasan tersendiri jika hasilnya sepadan. Tetapi, kegiatan membangun rumah sendiri tetrnyata ada kewajiban terkait pajak. Kewajiban pajak tersebut merupakan membayar dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).

Rumah Di Bangun Kontraktor Apa Masih Perlu Membayar Ppn Kms


Tidak semua kegiatan membangun rumah sendiri dikenakan pajak. Sebab, ada kriteria tertentu dalam penerapannya. Simak artikel ini hingga selesai!



Baca Juga : Pelajari Yuk, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)




Baca Juga
:

Penghitungan dan Condition Pajak bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja



Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22



Pajak Penghasilan PPh Pasal 21: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak



Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25)




PPN Kegiatan Membangun Rumah, Apartemen, Hotel, dan Gedung Usaha




Baca Juga
:

Mekanisme Pemungutan Pajak Digital Oleh Pemerintah Indonesia



Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal Dengan Tax Planning



Revenue enhancement Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal



Apa Itu Restitusi Pajak?





Dasar Hukum PPN KMS



Kategori untuk PPN KMS adalah pajak terutang yang artinya ada waktu yang ditentukan untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Sesuai dengan PMK No. 163 Tahun 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri, kegiatan membangun sendiri mencakup aktivitas pembangunan yang hasilnya akan digunakan sendiri.


Definisi tersebut tidak mencakup kegiatan pembangunan sebagai kontraktor atau pengembang. Peraturan tersebut juga menjelaskan kriteria bangunan seperti apa yang dikenai pajak, yaitu:

Read:  Berapa Biaya Bangun Rumah Tipe 36

  • Memiliki konstruksi bangunan dari material tertentu seperti kayu, beton, batu bata, besi, baja, dan/atau bahan sejenisnya.


  • Bangunan tersebut diperuntukan untuk tempat tinggal atau tempat usaha.


  • Luas bangunan pribadi tersebut lebih dari 200 meter persegi.


Karena barang atau jasa seringkali mengalami pertambahan nilai, maka akan dikenakan

PPN
. Saat kegiatan membangun rumah tersebut, sebenarnya Anda tengah meningkatkan nilai tambah dari tanah dan juga bangunannya. Pihak yang menikmati pertambahan nilai dari pendirian bangunan tersebut adalah pihak yang wajib melapor dan membayar PPN.


Jika Anda membangun rumah untuk pribadi, yang membayar pajaknya adalah Anda sendiri karena rumah dan tanah tersebut digunakan untuk Anda pribadi. Sementara jika Anda merupakan seorang kontraktor yang membangun rumah untuk orang lain, pungutan PPN didasari oleh Rencana Anggaran Bangunan (RAB) yang telah disepakati jika kontraktor tersebut merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebaliknya jika kontraktor non-PKP, kontraktor tidak wajib memungut PPN, namun pemilik bangunan tersebut yang akan melapor dan menyetor PPN tersebut.



Baca Juga : Pelajari Yuk, Jasa Kena Pajak (JKP) dan Jasa Tidak Kena Pajak



Perhitungan PPN KMS



Perhitungan PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) telah ditetapkan dalam pasal three PMK Nomor 163 Tahun 2012. Sebelum menghitung PPN KMS, wajib pajak harus mengetahui Dasar Pengenaan Pajak yang dikeluarkan untuk membangun properti tersebut.


Tarif PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Namun jika sudah memiliki tanah dan hanya membangun properti, Dasar Pengenaan Pajak sebesar xx% dari jumlah biaya material serta upah pekerja.



Contoh:


Tahun 2015, Anton membangun rumah seluas 400 m2. Biaya yang dikeluarkan untuk bangunan tersebut adalah Rp 150.000.000 untuk material bangunan dan Rp 60.000.000 untuk upah pekerja. Maka, PPN KMS yang harus dikeluarkan adalah 10% x (20% ten Rp 150.000.000 + Rp 60.000.000) = x% x Rp 42.000.000 = Rp four.200.000 pajak yang harus disetorkan.

Read:  Permenkes Tentang Bangunan Rumah Sakit Untuk Lansia


Jika tidak membayar pajak atau tidak memberikan bukti transaksi pembelanjaan lengkap saat membayar pajak, Anda akan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Ditjen Pajak. Pastikan Anda selalu teliti dalam membayar pajak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.






Rumah Di Bangun Kontraktor Apa Masih Perlu Membayar Ppn Kms

Source: https://konsultanku.co.id/blog/pelajari-yuk-ppn-kegiatan-membangun-sendiri-kms

Check Also

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan Tahun 2020 File Sofcopy Dalam …