Rumah Apung Kena Pajak Bumi Dan Bangunan

Rumah Apung Kena Pajak Bumi Dan Bangunan

Pertanahan & Properti

Apakah Rumah Apung Terkena PBB?

Rumah Apung Kena Pajak Bumi Dan Bangunan

Saya mau bertanya: 1.Apakah di Indonesia ada peraturan terkait pajak rumah apung? 2.Apabila ada,peraturan apakah tersebut? Dan apakah terkait rumah apung dikenakan pajak bumi dan bangunan? Terima kasih


Intisari:

Yang menjadi Obyek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada
tanah dan/atau
perairan
pedalaman dan/atau laut.

Jika rumah apung tersebut konstruksi tekniknya ditanam atau dilekatkan secara tetap pada perairan, maka menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Akan tetapi jika rumah apung tersebut seperti kapal yang berpindah-pindah, maka tidak terkena PBB.

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.


Ulasan:

Sepanjang penelusuran kami, di Indonesia tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai rumah apung.

Kemudian, mengenai apakah rumah apung dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan (“PBB”), kita merujuk pengaturan mengenai PBB. Mengenai PBB, kita dapat melihat pengaturannya pada
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (“UU 12/1985”)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (“UU 12/1994”)
serta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”).

Karena Anda menyebutkan mengenai rumah apung, kami asumsikan tidak ada kaitannya dengan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Maka ketentuan PBB yang digunakan terkait pembahasan mengenai rumah apung adalah UU 28/2009. Ini karena UU 12
/
1985 jo. UU 12/1994 digunakan untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3), sedangkan UU 28/2009 digunakan

untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Lebih lanjut dapat dilihat dalam artikel


Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Bangunan Strata Championship


yang kami akses dari laman ortax.org (Observation dan Inquiry of Taxation)

, sebuah media online berisikan informasi perpajakan
.

Read:  Perhitungan Apa Saja Yang Digunakan Untuk Membangun Rumah

PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[one]

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[ii]

Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.[3]
Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada
tanah dan/atau
perairan
pedalaman dan/atau laut.[4]

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:[v]

a.


jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b.


jalan tol;

c.


kolam renang;

d.


pagar mewah;

e.


tempat olahraga;

f.


galangan kapal, dermaga;

one thousand.


taman mewah;

h.


tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i.


menara.

Melihat pada ketentuan di atas, jelas bahwa jika rumah apung tersebut konstruksi tekniknya ditanam atau dilekatkan secara tetap pada perairan, maka menjadi objek PBB. Akan tetapi jika rumah apung tersebut seperti kapal yang berpindah-pindah, maka tidak terkena PBB.Sebagai contoh, dapat dilihat dalam artikel
Rumah Apung di Katingan Bebas Pajak, yang kami akses dari inspirasibangsa.com, Rumah Apung atau biasa disebut “Lanting” di wilayah pesisir sungai Katingan, Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga saat ini
tidak dipungut pajak
alias bebas pajak. Pasalnya bangunan yang berdiri (dibangun mengapung di atas potongan kayu gelondongan) di atas permukaan air tersebut tidak memenuhi kriteria untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Yaitu tidak


memiliki tiang dan berdiri di atas tanah


.

Read:  Apakah Rumah Dibangun Menggunakan Kayu

Oleh karena itu, mengenai pajak rumah apung, harus dilihat kembali bagaimana pembuatan rumah apung tersebut. Jika memang konstruksinya ditanam di perairan dan bersifat tetap, maka menjadi objek PBB.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.


Dasar Hukum:

one.


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2.


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.


Referensi:

http://inspirasibangsa.com/rumah-apung-di-katingan-bebas-pajak/, yang diakses pada 27 November 2015 pukul thirteen.39.


[1]
Pasal 1 angka 37 UU 28/2009

[2]
Pasal 77 ayat (1) UU 28/2009

[three]
Pasal 1 angka 38 UU 28/2009

[four]
Pasal 1 angka 39 UU 28/2009

[5]

Pasal 77 ayat (2) UU 28/2009

Tags:

Rumah Apung Kena Pajak Bumi Dan Bangunan

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-rumah-apung-terkena-pbb-lt53706c4fcf535#:~:text=Jika%20rumah%20apung%20tersebut%20konstruksi,pindah%2C%20maka%20tidak%20terkena%20PBB.

Check Also

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan Tahun 2020 File Sofcopy Dalam …