Perkembangan Pembangunan Rumah Dp 0

Perkembangan Pembangunan Rumah Dp 0

Program Rumah DP Rp 0 merupakan salah satu programme andalan Anies Baswedan yang sudah dijanjikan sejak kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Programme ini cukup menggema pada masa-masa kampanye pilkada yang pada waktu.


Pada waktu itu, Anies berjanji akan menyediakan rumah DP Rp 0 dalam bentuk rumah susun vertikal (rusun) dengan memanfaatkan lahan-lahan Pemprov DKI Jakarta yang menganggur. Rumah susun ini diperuntukan bagi warga DKI Dki jakarta yang berpenghasilan Rp vii sampai dengan Rp 10 juta.


Setelah Anies menang, program rumah DP Rp 0 masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2020 dengan target pembangunan sebanyak 232.214 unit rusunami (rumah susun milik sendiri) dalam waktu 5 tahun. Hal ini berarti, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah DP Rp 0 sekitar 46.000 per tahun.


Ditengah lambatnya progress rumah Dp Rp 0, ada berita yang sangat memalukan Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YC) ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yoory diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian tanah tahun anggaran 2019 untuk pembangunan Rumah DP Rp 0. Tanah tersebut berlokasi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur seluas 41.921 m2.


Selain Yoory, KPK juga telah menetapkan tersangka tiga pihak lainnya, yakni Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA) serta PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah. Indikasi kerugian negara dari kasus ini adalah senilai Rp 100 miliar yang disebabkan ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000.


Tertangkapnya Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YC) oleh KPK ini menandakan bahwa dalam proses pelaksanakan program ini tidak berjalan bagaimana mesti serta malam menjadi lumbung tikus.


Read:  Membangun Rumah Dengan Biaya 30 Juta

Jika ditelusr lebih jauh Anies selaku pengagas programme tersebut bisa ikut terjerat pidana korupsi. Bagaimana pun penggunaan anggaran berada ditangannya, karena mestinya segala hal yang dilakukan oleh direktur pastinya Anies menggetahui hal tersebut.


Karena Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YC) berada dibawah naungganya Anies secara langsung. Hal ini dibuktikan setelah KPK menetapkan Yoory C Pinontoan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan tanah, Pemprov DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah.Pertama, Anies Baswedan langsung menonaktifkan Yoory dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.


Kemudian Anies mengangkat Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang. Hal ini tertuang dalam Kepgub Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.


Sampai sekarang kabar keberlanjutan proyek rumah DP Rp 0 tidak ada rimbanya, meski pihak pemrpov sempat menjamin bahwa penagkapan KPK tersebut tidak berdampak keberlangsungan program tersebut.


Anggota Komisi B DPRD DKI Dki jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menilai kasus korupsi pengadaan tanah yang menjerat Dirut BUMD DKI Dki jakarta menjadi momentum untuk membongkar permainan para mafia tanah di Jakarta. DPRD, kata Eneng, mendukung langkah KPK dan berharap KPK bisa membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya.


Eneng mencatat, dari 2019 hingga 2021 BUMD Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 4,363 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan tanah Rp 3,iii triliun. Rinciannya sebagai berikut, yakni PMD tahun 2019 sebesar Rp 2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp 1,iv triliun, PMD tahun 2020 Rp 950 miliar dan pengadaan tanah Rp 900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp 1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp 1 triliun.


Read:  Rincian Bahan Bangunan Rumah Minimalis

Melihat PMD yang dikucurkan pihak Pemprov DKI Jakarta patut dicurigai keterlibatan Anies sebagai orang yang memberikan tambahan modal tersebut. Karena Anies lah yang bisa melakukan PMD kepada BUMD. Kalau dia berkilah tidak menggetahui hal tersebut pastilah itu sebuah dusta semata. Karena seorang kepala daerah yang bisa mengajukan PMD kepada BUMD yang dimiliki daerah.


Share:


Perkembangan Pembangunan Rumah Dp 0

Source: https://idn-portal.blogspot.com/2022/11/anies-dalam-pusaran-korupsi-program.html

Check Also

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan Tahun 2020 File Sofcopy Dalam …