Pengertian Rumah Sederhana Dalam Standar Kontruksi Bangunan Indonesia

Pengertian Rumah Sederhana Dalam Standar Kontruksi Bangunan Indonesia

Pertanahan & Properti

Rincian Standar Teknis Bangunan Gedung Menurut UU Cipta Kerja

Pengertian Rumah Sederhana Dalam Standar Kontruksi Bangunan Indonesia

Pasal vii UU Bangunan Gedung
jo. UU Cipta Kerja mengatur setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Sebenarnya, apa saja standar teknis, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung? Apa sanksi bagi yang melanggar?

circle with chevron up

Memang benar pernyataan Anda bahwa

Pasal 24 angka 4


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(“UU Cipta Kerja”)
yang mengubah Pasal 7 ayat (ane)


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(“UU Bangunan Gedung”)

mengatur

setiap bangunan gedung harus memenuhi
standar teknis bangunan gedung

sesuai
fungsi dan klasifikasi.

Guna menjawab pertanyaan, kami akan membahas standar teknis bangunan gedung satu per satu.


Fungsi Bangunan Gedung

Bangunan gedung pada dasarnya ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan gedung.[1]

Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan standar teknis ditinjau dari segi tata bangunan, lingkungan, maupun keandalan
bangunan gedung[ii], meliputi:[three]

  1. fungsi


    hunian

    , mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia.[iv]
  2. fungsi


    keagamaan

    , yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat
    melakukan ibadah.[5]
  3. fungsi


    usaha

    , yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha[half-dozen], yang dibangun dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan berusaha.[7]
  4. fungsi


    sosial dan budaya

    , yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.[8]
  5. fungsi


    khusus

    , yang mempunyai
    fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.[9]

Fungsi bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi utama[10] berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada bangunan gedung tersebut.[11]

Bangunan gedung juga


harus didirikan


pada


lokasi


yang


sesuai


Rencana Detail Tata Ruang (“RDTR”)

.[12] Jika RDTR belum disusun dan/atau belum tersedia, fungsi bangunan gedung digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi dalam rencana tata ruang.[13]

Lebih lanjut, apabila suatu bangunan gedung terdiri dari


lebih dari one fungsi

, bangunan tersebut dapat memiliki


fungsi campuran

.[fourteen]

Perlu diperhatikan, bangunan gedung yang memiliki fungsi campuran didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan di sekitarnya[xv] serta mengikuti seluruh standar teknis dari masing-masing fungsi yang digabung.[xvi]


Klasifikasi Bangunan Gedung

Bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan:[17]


  1. tingkat kompleksitas

    , meliputi bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus.[xviii]

  2. tingkat permanensi

    , meliputi bangunan gedung permanen dan northonpermanen.[19]

  3. tingkat risiko bahaya kebakaran

    , meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.[20]

  4. lokasi

    , meliputi bangunan gedung di lokasi padat, lokasi sedang, dan lokasi renggang.[21]

  5. ketinggian bangunan gedung

    , meliputi bangunan gedung super tinggi, pencakar langit, bertingkat tinggi, bertingkat sedang, dan bertingkat rendah.[22]

  6. kepemilikan


    bangunan gedung

    , meliputi Bangunan Gedung Negara dan bangunan gedung selain milik negara.[23]

  7. klas bangunan

    , dibagi menjadi kelas 1 sampai dengan kelas i0.[24]
Read:  Metodelogi Pemetaan Tipologi Bangunan Rumah

Bagian bangunan
gedung yang penggunaannya insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian bangunan gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya.[25]

Selain itu, bangunan gedung juga bisa memiliki klasifikasi jamak jika ada beberapa bagian dari bangunan gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.[26]

Lebih lanjut, fungsi serta klasifikasi bangunan gedung


dicantumkan dalam


Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (“SLF”), dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (“SBKBG”)

.[27] Jika ada perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.[28]


Standar Teknis Bangunan Gedung

Standar Teknis Bangunan Gedung (“standar teknis”) adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung


yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.[29]


Standar teknis


meliput
i:[thirty]


  1. Standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung

    , meliputi:[31]
  1. Ketentuan tata bangunan, dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya[32] thousandeliputi ketentuan:[33]

  • arsitektur bangunan gedung

    ;

  • peruntukan dan intensitas bangunan gedung

    , dimuat dalam KRK[34] yang disediakan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten secara elektronik[35] dan didasarkan pada RDTR dan/atau RTBL.[36]

  1. Ketentuan keandalan


    bangunan gedung

    ,
    meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudah
    an.[37]

  2. Ketentuan bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum

    , dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan perancangan[38] serta mempertimbangkan lokasi penempatan, arsitektur, sarana keselamatan, struktur, dan sanitasi.[39]

  3. Ketentuan desain prototipe/purwarupa

    , disusun oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, atau masyarakat[40] berdasarkan pemenuhan standar teknis, ketentuan pokok tahan gempa, kriteria desain sesuai dengan kebutuhan pembangunan, kondisi geologis dan geografis, ketersediaan bahan bangunan, serta kemudahan pelaksanaan konstruksi.[41]

  4. Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung,


    meliputi pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).[42]

  5. Standar pemanfaatan bangunan gedung
Read:  Modal 400jt Membangun Rumah 2 Lantai


Pemanfaatan bangunan gedung


dilakukan oleh


pemilik atau pengelola bangunan gedung

melalui divisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala, atau penyedia jasa yang kompeten di bidangnya.[43]

Pemanfaatan dilakukan melalui pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala bangunan agar bangunan gedung tetap laik fungsi.[44]


  1. Standar pembongkaran bangunan gedung

    ,
    terdiri atas penetapan, peninjauan, pelaksanaan, pengawasan dan pasca p
    embongkaran.[45]

  2. Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (“BGCB”) yang dilestarikan

    , terdiri atas penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan, pemberian kompensasi, serta insentif dan disinsentif.46]

  3. Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (“BGFK”)

BGFK harus memenuhi standar perencanaan dan perancangan teknis khusus serta standar keamanan fungsi khusus terkait bangunan gedung yang ditetapkan instansi atau lembaga terkait.[47]


  1. Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (“BGH”)

BGH harus memenuhi standar teknis BGH sesuai dengan tahap
penyelenggaraannya[48], mencakup tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.[49]


  1. Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (“BGN”)

    , mencakup tahap pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.[50]

  2. Ketentuan dokumen


Setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung menghasilkan dokumen


yang merupakan hasil pekerjaan penyedia jasa: dokumen tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongk
aran.[51]


  1. Ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung

Mencakup pemilik, penyedia jasa konstruksi, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, penilik, sekretariat, pengelola bangunan gedung, dan pengelola
teknis BGN.[52]


Sanksi Administratif

Setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan/atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang
tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan
bangunan gedung dikenai
sanksi administratif
berupa:[53]

  1. peringatan tertulis;
  2. pembatasan kegiatan pembangunan;
  3. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  4. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan
    bangunan gedung;
  5. pembekuan PBG;
  6. pencabutan PBG;
  7. pembekuan SLF
    bangunan gedung;
  8. pencabutan SLF
    bangunan gedung; dan/atau
  9. perintah pembongkaran
    bangunan gedung.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat

Pernyataan Penyangkalan

selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    ;
  2. Undang-Undang Nomor eleven Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
    ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    .

[two] Pasal 4 ayat (ane) PP Bangunan Gedung

[three] Pasal iv ayat (two) PP Bangunan Gedung

[iv] Pasal five ayat (1) PP Bangunan Gedung

[5] Pasal 5 ayat (2) PP Bangunan Gedung

[half dozen] Pasal 5 ayat (3) PP Bangunan Gedung

[vii] Pasal vi PP Bangunan Gedung

[8] Pasal 5 ayat (4) PP Bangunan Gedung

[9] Pasal v ayat (5) PP Bangunan Gedung

[ten] Pasal 4 ayat (4) PP Bangunan Gedung

[11] Pasal iv ayat (5) PP Bangunan Gedung

[12] Pasal 8 ayat (1) PP Bangunan Gedung

[13] Pasal 8 ayat (two) PP Bangunan Gedung

[fourteen] Pasal 4 ayat (iii) dan (half-dozen) PP Bangunan Gedung

[fifteen] Pasal 7 ayat (i) PP Bangunan Gedung

[16] Pasal 7 ayat (ii) PP Bangunan Gedung

[17] Pasal nine ayat (1) PP Bangunan Gedung

[18] Pasal 9 ayat (ii) PP Bangunan Gedung

[19] Pasal 9 ayat (3) PP Bangunan Gedung

[20] Pasal nine ayat (4) PP Bangunan Gedung

[21] Pasal nine ayat (five) PP Bangunan Gedung

[22] Pasal 9 ayat (6) PP Bangunan Gedung

[23] Pasal ix ayat (7) PP Bangunan Gedung

[24] Pasal 10 ayat (1) PP Bangunan Gedung

[25] Pasal 10 ayat (ii) PP Bangunan Gedung

[26] Pasal ten ayat (three) PP Bangunan Gedung

[27] Pasal eleven ayat (1) PP Bangunan Gedung

[28] Pasal 11 ayat (ii) PP Bangunan Gedung

[29] Pasal 1 angka 50 PP Bangunan Gedung

[xxx] Pasal thirteen PP Bangunan Gedung

[31] Pasal 14 PP Bangunan Gedung

[32] Pasal fifteen ayat (two) PP Bangunan Gedung

[33] Pasal xv ayat (ane) PP Bangunan Gedung

[34] Pasal 19 ayat (3) PP Bangunan Gedung

[35] Pasal 19 ayat (5) PP Bangunan Gedung

[36] Pasal 19 ayat (4) PP Bangunan Gedung

[37] Pasal 27 PP Bangunan Gedung

[38] Pasal 51 ayat (1) PP Bangunan Gedung

[39] Pasal 51 ayat (two) PP Bangunan Gedung

[xl] Pasal 57 ayat (ii) PP Bangunan Gedung

[41] Pasal 57 ayat (3) PP Bangunan Gedung

[42] Pasal 58 PP Bangunan Gedung

[43] Pasal 62 ayat (1) PP Bangunan Gedung

[44] Pasal 62 ayat (2) PP Bangunan Gedung

[45] Pasal 71 ayat (i) PP Bangunan Gedung

[46] Pasal 80 PP Bangunan Gedung

[47] Pasal 103 ayat (1) PP Bangunan Gedung

[48] Pasal 109 ayat (ane) PP Bangunan Gedung

[49] Pasal 109 ayat (2) PP Bangunan Gedung

[50] Pasal 124 ayat (2) PP Bangunan Gedung

[51] Pasal 186 ayat (i) PP Bangunan Gedung

[52] Pasal 202 PP Bangunan Gedung

[53] Pasal 24 angka 41 dan 42 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 dan 45 ayat (one) UU Bangunan Gedung

Read:  Jaringan Yang Menghubungkan Beberapa Komponen Listrik Pada Bangunan Rumah

Tags:

Pengertian Rumah Sederhana Dalam Standar Kontruksi Bangunan Indonesia

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/rincian-standar-teknis-bangunan-gedung-menurut-uu-cipta-kerja-lt6051db3e67033

Check Also

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan Tahun 2020 File Sofcopy Dalam …