Pembangunan Rumah Sakit Bantur Baru

TEMPO
Interaktif

,

Malang

– Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyegel pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya (RSAUB), Senin (18/1). Ini dilakukan karena proses pembangunan Rumah Sakit menyalahi aturan.

Surat penyegelan ditandatangani oleh Walikota Malang Peni Suparto bernomor 100/034/35.73.501/2010 tanggal 18 Januari 2010. “Proyek pembangunan disegel karena karena pembangunan tanpa disertai ijin,” kata Kepala Satpol PP Pemkot Malang Bambang Suharijadi.

Tindakan Pemkot Malang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD Kota Malang. DPRD merekomendasi penghentian pembangunan setelah melakukan inspeksi mendadak pada pekan lalu. Sebelumnya, Satpol PP tak berani menghentikan pembangunan dengan alasan tak mempunyai payung hukum.

Rektor Universita Brawijaya, Yogi Sugito mengaku pasrah dengan penyegelan ini. Dia mengatakan mentaati seluruh peraturan yang dibuat Pemkot Malang dan tak akan melakukan gugatan hukum. “Kami tak akan berbuat apa-apa meski pembangunan akan molor. Yang penting, kami menunggu surat izin terbit dulu.”

Pembangunan RSAUB sudah berjalan sejak Oktober 2009. Dari tiga tahap pekerjaan yang dilaksanakan PT Nindya Karya selaku pelaksana pembangunan, saat ini telah merampungkan 90 persen pekerjaan tahap pertama. Hingga kini, UB belum mengantongi advise plan (AP) maupun izin mendirikan bangunan (IMB).

RSAUB yang dibangun dengan dana Rp 600 miliar akan berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan dan riset, serta pengobatan umum. Dana Rp 600 miliar akan dipakai untuk pembangunan gedung dan pembelian peralatan medis. Dana berasal dari APBN selama tiga tahun dan direncanakan akan mulai dioperasionalkan pada 2011.

Dibangun di kawasan Jl Soekarano Hatta Kota Malang, rumah sakit dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar. Adapun pelaksana proyek ini adalah PT Nindya Karya.

Warga Perumahan Griya Shanta Kota Malang menolak pembangunan RSAUB karena khawatir terkena dampak pencemaran limbah rumah sakit. Selain itu, juga adanya kesalahan peruntukan lahan yang semestinya untuk pusat perbelanjaan.

BIBIN BINTARIADI