RILIS PUPR 2

24 NOVEMBER 2020

SP.BIRKOM/XI/2020/546

Serang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai persiapan pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 3 Ruas Cileles – Panimbang sepanjang 33 Km, ditandai dengan Penandatangan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 3 senilai Rp. iv.5 Triliun antara Kementerian PUPR dengan kontraktor Sino Road and Bridge Group Co. Ltd, di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten yang disaksikan oleh Plt Inspektur Jenderal Widiarto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, Direktur Utama PT. Wijaya Karya (Tbk) Agung Budi Waskito dan Direktur Utama PT. Adhi Karya (Tbk) Entus Asnawi M.

Setelah penandatanganan kontrak, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta kontraktor pelaksana untuk dapat mempercepat pembangunan konstruksi Ruas Cileles – Panimbang. Pemerintah tidak memiliki agenda khusus untuk melakukan groundbreaking tanda dimulainya pembangunan jalan tol tersebut.


“Kita harus memakai langgam (ritme kerja) Kementerian PUPR yang cepat. Pembebasan lahan sudah siap sekitar 78% untuk 33 Km, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pembangunan. Tidak perlu ada seremoni groundbreaking, yang penting pembangunan bisa segera kita mulai dan selesaikan” kata Menteri Basuki.

Seksi 3 ruas Cileles – Panimbang merupakan bagian terakhir dari paket pekerjaan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 Km. Tol ini secara keseluruhan terbagi menjadi 3 Seksi, yakni Seksi 1 Ruas Serang – Rangkasbitung (26,50 Km), Seksi 2 Ruas Rangkasbitung – Cileles (24,17 Km), dan Seksi 3 Ruas Cileles – Panimbang (33 Km). Untuk seksi 3, porsi BUJT terbagi menjadi 55% milik Sino Route & Bridge Co. Ltd, masing-masing 22.5% milik PT. Wijaya Karya (Tbk) dan PT. Adhi Karya ( Tbk).

Pembangunan ruas tol ini dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi sebesar Rp 5,33 triliun terdiri dari Seksi one – 2, porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang, sementara Seksi 3 menjadi porsi Pemerintah dengan target seluruhnya beroperasi pada 2023. Saat ini progres pembangunan pada ruas Serang – Rangkasbitung hingga November 2020 mencapai 84,18%.

“Kita perlu bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus, supaya bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin turut menggerakkan ekonomi nasional yang mempunyai tantangan lebih berat ke depan,” ujar Menteri Basuki.

Dengan terhubungnya jalan tol yang melintasi tiga kabupaten yakni Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang ini, bukan hanya sebagai penghubung menuju kawasan pariwisata di sekitar wilayah Banten seperti KSPN Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon, tapi juga akan semakin meningkatkan konektivitas dan sektor produktif, seperti sektor industri, barang, dan jasa yang tersambung dengan Tol Dki jakarta – Merak.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono, Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan, Sesditjen Sumber Daya Air Akdian Charisal Manu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai C3 Saroni, Kepala Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane Bambang Hery, Kepala BPJN Banten Wida Nurfaida, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra Atmawidjaja, dan jajaran PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

SigapMembangunNegeri


Djakarta – Sejak tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pasar dan membangun sarana prasarana olahraga. Tercatat rehabilitasi sekolah yang telah ditangani hingga September 2020 mencapai 2.247 Sekolah dan 334 Madrasah yang sebanyak 780 unit of measurement sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 192 unit madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) dilaksanakan TA 2020 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.453 sekolah, 1000 madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 41 PTN serta KDP 8 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia. Rehabilitasi sekolah dan madrasah bertujuan untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Read:  Contoh Proposal Permohonan Dana Ke Kemenag Ri Pembangunan Rumah Ibadah

Pekerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2020, anggaran rekonstruksi sarana pendidikan, pasar dan sarana olahraga di Kementerian PUPR sebesar Rp. 4,38 triliun, dimana sebesar Rp. 1,35 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan Rp. 339 miliar untuk madrasah.

Hingga September 2020, penyelesaian rehabilitasi sekolah dan madrasah telah mencapai 51,52% atau 215 unit dan ditargetkan hingga akhir 2020 selesai sebanyak 972 unit of measurement. Target rehabilitasi sekolah dan madrasah TA 2020 turun karena anggaran diprioritaskan pada penanganan COVID-19, khusus anggaran fungsi pendidikan yang diamanatkan kepada Kementerian PUPR dilakukan refocusing sekitar 1,59 triliun.

Pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan madrasah salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan total biaya sebesar Rp 14,47 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk merehabilitasi 8 sekolah sejak tanggal kontrak eight Mei 2020 yakni SD Negeri (SDN) i Tajemsari di Kecamatan Tegowanu, SDN 1 Pranten dan SDN 2 Jaketro di Kecamatan Grubug, SDN iii Nglinduk di Kecamatan Gabus, dan empat sekolah di Kecamatan Toroh yakni SDN two Bandungharjo, SDN 1 Tambirejo, SDN three Boloh, dan SDN i Genengsari.

Sejak berdiri pada tahun 1984, SDN three Nglinduk belum pernah dilakukan perbaikan. Rehabilitasi sekolah tersebut merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah dan madrasah, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.

Pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi rata-rata meliputi renovasi ruang kelas, gedung kantor guru, perpustakaan, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), toilet, sarana sanitasi (septic tank dan tower air), mushola, kantin, lapangan olahraga, paving block, pagar sekolah, dan ruang kegiatan siswa (gedung pramuka). Hingga minggu ke eighteen atau 13 September 2020, seluruh progres konstruksinya mencapai 68,1% atau lebih cepat dari rencana sebesar 61,6%. Pembangunan dan rehabilitasi 8 sekolah di Kabupaten Grobogan ditargetkan selesai seluruhnya Nov 2020.

Terdapat beberapa kriteria untuk sekolah dan madrasah yang direhabilitasi Kementerian PUPR, salah satunya berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk dalam kategori yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, PDT, dan Transmigrasi serta dari hasil verifikasi masuk kategori rusak berat. (Tri)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri


Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada TA 2019, Kementerian PUPR telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur senilai Rp 227 miliar untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan, meningkatkan konektivitas, pemenuhan kebutuhan dasar di bidang permukiman dan perumahan serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pada masa pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur menjadi tumpuan untuk penyediaan lapangan pekerjaan, baik untuk proyek-proyek besar maupun padat karya. Disamping itu, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing, seperti yang disampaikan Bapak Bupati Dharmasraya yang menginginkan dua lajur jalan nasional. Persaingan sehat itu penting dalam rangka melayani masyarakat lebih baik,” kata Menteri Basuki dalam acara Peresmian Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya melalui video conference, Senin (21/9/2020).

Untuk mendukung ketahanan pangan dan air serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian di Dharmasraya, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan Embung Padang Roco berkapasitas 28.000 m3 dengan biaya Rp 7,4 miliar. Manfaat embung ini untuk melayani irigasi seluas twenty hektar lahan pertanian wilayah Jorong Siluluk Nagari Siguntur. Infrastruktur SDA lainnya adalah Embung Sungai Duo berkapasitas nine.000 m3 untuk mengairi lahan pertanian seluas 10 hektar dan Tebing Sungai Batang Piruko senilai Rp 12 miliar sebagai pengendali banjir di Dharmasraya.

Dalam meningkatkan konektivitas,
Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional 3 Sumatera Barat, Ditjen Bina Marga menyelesaikan pembangunan Jembatan Sungai Dareh yang membentang di sepanjang Jalur Lintas Selatan Sumatera. Jembatan sepanjang 200 meter yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi ini merupakan tipe jembatan cable stayed dengan bentang 120 meter, lebar 2 x 3,8 meter untuk carriageway dan two x 1,two meter untuk pedestrian dengan biaya APBN sebesar 92,7 miliar. Selanjutnya Jembatan Pulai yang menghubungkan tiga kecamatan yakni, Sitiung, Padang Laweh dan Timpeh, serta meningkatkan kemantapan ruas jalan Pulau Punjung-Kota Baru sepanjang one,5 Km dengan biaya Rp 25 miliar.

Read:  Bangunan Rumah Tinggal Karya Bruno Zevi

Infrastruktur lain yang diresmikan adalah prasarana dan sarana air minum dan sanitasi melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 13 lokasi senilai Rp 3,twenty miliar dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 3 lokasi senilai Rp 1,56 miliar. Kedua plan ini telah memberikan manfaat bagi 8.209 warga Kecamatan Sungai Rumbai untuk Pamsimas dan bagi 150 KK warga Kecamatan Tiumang untuk Sanimas.

Kemudian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) khusus MBR sebanyak 42 unit di Sungai Rumbai, program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) sebanyak one.505 unit yang tersebar di 8 kecamatan, dan pembangunan rumah khusus MBR di Sitiung sebanyak 52 unit dengan biaya Rp vi,19 miliar.

Pada Kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan akan menindaklanjuti dengan survei dan investigasi terhadap usulan yang disampaikan Bupati Sutan Riska terkait pembangunan jalan akses dari Kabupaten Dharmasraya menuju Exit Tol Ruas Pekanbaru – Padang sepanjang sixty Km. Selain itu juga dukungan terhadap usulan pembangunan taman (lansekap) dan pagar Masjid Agung Dharmasraya, serta pelebaran (dua lajur) Jalan Nasional perbatasan Provinsi Jambi dan Riau yang melintas Dharmasraya sepanjang xx Km dari total panjang 64 Km.

“Untuk pembangunan taman dan pagar Masjid Agung, saya minta Kepala BPPW Cipta Karya Sumbar untuk memrogramkan tahun 2021. Untuk jalan pendekat dari jembatan Pulai menuju Tol Pekan Baru-Padang, saya minta untuk dicek, kalau memang layak untuk dapat diprogramkan secara bertahap mulai 2021. Ini sesuai dengan misi Presiden Jokowi, setelah membangun jalan tol harus dihubungkan dengan kawasan produktif,” tutur Menteri Basuki.

Selanjutnya untuk usulan pembangunan dua lajur Jalan Nasional sepanjang 20 Km, Menteri Basuki juga memerintahkan kepada Kepala BPJN III Wilayah Sumbar untuk meninjau langsung ke lapangan dan apabila sangat dibutuhkan serta menjadi daya ungkit perkembangan ekonomi masyarakat untuk dapat diprogramkan kedepannya. Menteri Basuki berpesan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga memiliki masa layanan yang lebih panjang.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono atas pembangunan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR. Dengan pembangunan infrastruktur yang baik dapat mendukung perkembangan Dharmasraya sebagai Kabupaten baru yang berdiri pada tahun 2004.

Hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi. A.H, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja serta seluruh Kepala Balai di Provinsi Sumatera Barat. (Tri)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri


Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus melakukan pembinaan dan peningkatan profesionalitas pelaku jasa konstruksi agar mampu tumbuh dan berdayasaing secara nasional dan global. Pembinaan pelaku jasa konstruksi salah satunya dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, LPJK kedepan merupakan Lembaga Non Struktural dibawah Kementerian PUPR yang akan menjalankan sebagian tugas pemerintah fokus pada penguatan pelaksanaan teknis jasa konstruksi, tidak hanya registrasi dan akreditasi, namun juga penetapan penilai ahli, penyetaraan tenaga kerja asing serta pengelolaan programme keprofesian berkelanjutan. Untuk itu .dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPJK membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta memiliki integritas dan profesional.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor ix/PRT/Chiliad/2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang menjadi titik tolak perubahan tata kelola lembaga yang nantinya akan bertanggungjawab penuh kepada Menteri PUPR. Pembentukan pengurus LPJK periode 2021 – 2024 dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 489/KTPS/M/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2021 – 2024, yang terdiri dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penilai Pengurus. Tim Pokja Penilai diketuai oleh Agus Prabowo, serta dibantu oleh enam anggota yakni Agus Pambagio, Yenti Garnasih, Djoko Prihardono, Budi S Wignyosukarto, Paulus Kurniawan, dan Nina Insanis K Permana.

Read:  Beli Rumah Vs Bangun Rumah

Tugas dari Pokja Penilai Pengurus yaitu menetapkan prosedur rinci operasional standar penilaian dan penetapan pengurus yang lolos uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu, merumuskan kriteria kelayakan hasil uji substansi dan kriteria kepatutan hasil uji psikologi, termasuk penetapan daftar calon peserta yang telah memenuhi syarat dan akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pengurus LPJK periode 2021-2024. Adapun tata cara pendaftaran dan ketentuan lain-lain para calon pendaftar dapat diakses melalui situs www.rekrutmenlpjk.pu.go.id.

Proses seleksi calon pengurus LPJK periode 2021-2024 dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu : Pendaftaran (16-xxx September 2020), Seleksi Administrasi (i-half dozen Oktober 2020). Kemudian Asesmen Substansi & Asesmen Psikologi (12-fourteen Oktober 2020), Uji Wawancara dan Publik beserta Medical Check-Upwardly (MCU) (two-5 November 2020), dan Pengusulan dan Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (13 Nov-fifteen Desember 2020).

Persyaratan Calon Pengurus LPJK Periode 2021-2024 yaitu, Warga Negara Republik Indonesia (WNI), bertaqwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik Indonesia, lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama menjabat sebagai pengurus LPJK.

Kemudian, berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus selain dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari luar pemerintah, calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah bersedia melepaskan jabatan strukturalnya setelah penetapan Menteri, dan belum pernah menjabat kepengurusan LPJK (nasional dan/atau provinsi) selama ii (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. (Jay)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri


Serang (27/ii) – Sebanyak 16 peserta Pelatihan Manajemen Penyediaan Perumahan mengikuti studi lapangan ke Serang dan Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/2) sebagai bentuk implementasi materi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

OJT yang berlangsung selama dua hari (26-27 februari 2020) tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta pelatihan mengenai urgensi, dasar hukum, dan prosedur penyusunan RP3KP. Salah satu fasilitator yang mendampingi peserta, Gina Nawangwulan, mengatakan tujuan dilaksanakannya kunjungan lapangan agar peserta mampu menjelaskan setiap kegiatan dan kendala yang ada dalam program penyediaan perumahan. Ada pun Pangihutan Marpaung dan Kukuh Firmanto turut serta sebagai fasilitator.

Dengan melakukan kunjungan ke empat lokasi, yakni rumah susun, rumah khusus, rumah umum, dan rumah swadaya, peserta diharapkan bisa membuktikan, bahwa pemerintah pusat ternyata sudah mampu membina pemerintah daerah untuk mereplikasi program dari pusat.

Lebih lanjut Gina mengatakan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (adequate shelter for all) pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses, dan terjangkau, mencakup sarana dan prasarana pendukungnya.

Selain itu, dengan temuan tersebut bisa tercapai standar kelulusan peserta, dan saat kembali ke tempat bekerja peserta bisa mempraktekkan dan paham concern process di tingkat manajemen penyediaan perumahan.

Peserta pelatihan mempelajari keseluruhan modul pelatihan dengan cara yang berurutan. Pemahaman setiap materi/bab dalam on class ini sangat diperlukan, karena materi ini menjadi dasar pemahaman sebelum mengikuti pembelajaran bab-bab berikutnya. Hal ini diperlukan karena masing-masing bab saling berkaitan. Setiap kegiatan belajar dilengkapi dengan latihan atau evaluasi. Latihan atau evaluasi ini menjadi alat ukur tingkat penguasaan peserta pelatihan setelah mempelajari materi dalam modul ini. (Datin)