Ormas Minta Duit Saat Bangun Rumah

Ormas Minta Duit Saat Bangun Rumah

Pertanahan & Properti

Jika Ada Pungutan Liar di Lingkungan RT

Ormas Minta Duit Saat Bangun Rumah

Orang tua saya baru saja membeli sebidang tanah dan kini sedang dalam tahapan pembangunan rumah. Pembangunan rumah sudah berjalan 1 bulan, tetapi tiba-tiba mandor kami memberitahu bahwa pembangunan berhenti karena pihak RT maupun warga yang memintanya. Hal ini dikarenakan orang tua saya belum membayar uang jalan sebesar Rp.5 juta, jumlah yang sangat besar bagi kami. Padahal dari segi letak, jalan daerah itu termasuk pinggiran Yogyakarta, jalannya juga hanya di-paving block. Apakah benar ada peraturan yang mengharuskan calon warga untuk membayar uang jalan? Padahal pembangunan rumah baru saja berjalan five% dan bahkan kami belum menempatinya.

circle with chevron up

Tindakan pemungutan “uang jalan” sebagaimana yang keluarga Anda alami merupakan praktik pungutan liar (“pungli”). Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan atau dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada RT maupun warga setempat untuk memungut “uang jalan” atas pembangunan rumah di atas tanah milik Anda sendiri.

Apa yang dapat Anda lakukan jika terjadi pungli?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 4 Oktober 2019.

Mendirikan Bangunan

Pembangunan rumah tempat tinggal termasuk ke dalam bangunan gedung yang wajib memiliki perizinan berupa Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”). Tidak hanya untuk membangun baru, jika Anda hendak mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat rumah misalnya renovasi, maka Anda tetap memerlukan PBG.[i]

Baca juga:
Catat! Ini three Dokumen Penting Terkait Bangunan Gedung

Kemudian, kami mengasumsikan bahwa hak atas tanah yang Anda miliki adalah
hak milik, karena orangtua Anda membeli tanah tersebut, sehingga berlaku pula
Pasal twenty ayat (one)

UU Agraria
yang menerangkan bahwa:

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal six.

Sementara itu,
Penjelasan Pasal 20 UU Agraria
menerangkan bahwa sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat.

Read:  Macam Nama Struktur Bangunan Rumah

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka
jika Anda memiliki hak milik dan telah memiliki PBG, maka Anda mempunyai hak untuk membangun rumah
di atas tanah Anda tanpa interupsi atau gangguan.

Kedudukan dan Tugas RT

Sepanjang penelusuran kami, memang banyak praktik di tengah masyarakat yang memungut biaya kepada warga yang sedang membangun rumah. Tak jarang aksi pungutan tersebut juga melibatkan Ketua maupun Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan warga setempat.

Oleh karena itu, pungutan biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai pungli. Hal ini dikarenakan pembangunan rumah di atas sebidang tanah miliknya pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur pemilik tanah/rumah yang bersangkutan untuk membayarkan uang kepada RT maupun warga setempat dengan alasan apapun termasuk biaya ‘uang jalan’ sebagaimana Anda maksud.

Perlu diketahui dalam artikel
Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga
menjelaskan bahwa RT merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang definisinya dapat kita temukan dalam
Pasal 1 angka 2

Permendagri 18/2018:

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai


mitra Pemerintah Desa

, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Tugas RT adalah:[2]

  1. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  2. membantu Kepala Desa dalam menyediakan information kependudukan dan perizinan; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Patut dicatat pula bahwa keberadaan RT tidak terbatas pada desa atau kabupaten, namun juga di kota, misalnya sebagaimana diatur dalam

Perwali Yogyakarta 57/2014.

Pungli oleh Ketua RT

Selanjutnya, definisi pungutan liar (“pungli”) menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah pengenaan biaya yang dikenakan pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Di samping itu, berdasarkan penelusuran kami,
sumber dana yang sah
di lingkungan RT antara lain berasal dari iuran RT yang ditetapkan sebelumnya dalam musyawarah RT. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak
Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga
.

Read:  Contoh Bangunan Di Miniworld Rumah Survival

Dalam rangka memberantas praktik pungli di masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan
Perpres 87/2016. Atas dikeluarkannya Perpres 87/2016, maka dibentuk
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[3]

Lebih lanjut, dalam
Pasal 2 Perpres 87/2016
disebutkan bahwa Satgas Saber Pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanaan tugas tersebut, Satgas Saber Pungli juga menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.[4]

Kewenangan Satgas Saber Pungli yaitu:[v]

  1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli;
  2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  3. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli;
  4. melakukan operasi tangkap tangan;
  5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit of measurement Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
  7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli.

Jika Anda berdomisili di Yogyakarta, maka berdasarkan
Kepwali 511/2016
yang pada pokoknya berisi pembentukan
Satgas Saber Pungli di Kota Yogyakarta, maka ketentuan
Pasal 4 Perpres 87/2016
telah diselenggarakan oleh pemerintah Yogyakarta.

Baca juga:
Lakukan Pungli di Kawasan Wisata Pelabuhan Ratu, 8 Petugas Parkir Diringkus Polisi

Langkah Hukum

Dengan demikian, kami menyarankan kepada Anda selaku korban pungli untuk melaporkan hal tersebut ke Satgas Saber Pungli Yogyakarta secara langsung. Informasi selengkapnya dapat diakses dalam
Satgas Saber Pungli DIY.

Menurut hemat kami, pungli yang dilakukan oleh pengurus RT maupun warga sekitar tersebut juga dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana pemerasan
apabila dilakukan dengan pemaksaan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini diatur dalam
Pasal 368 ayat (1)

KUHP
yang selengkapnya berbunyi:

Read:  Bahan Bangunan Dalam Membangun Rumah

Barang siapa


dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan


untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan


pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Baca juga:
Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami pungutan liar di lingkungan RT, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor v Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor sixteen Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 511 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Yogyakarta.

Referensi:

  1. Satgas Saber Pungli DIY, yang diakses pada 2 Juni 2022, pukul 16.00 WIB;
  2. Lakukan Pungli di Kawasan Wisata Pelabuhan Ratu, viii Petugas Parkir Diringkus Polisi, yang diakses pada two Juni 2022, pukul sixteen.05 WIB.

[1] Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

[2] Pasal 7 ayat (i)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

[iii] Pasal one Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (“Perpres 87/2016”)

[4] Pasal three Perpres 87/2016

[5] Pasal 4 Perpres 87/2016

Tags:

Ormas Minta Duit Saat Bangun Rumah

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-ada-pungutan-liar-di-lingkungan-rt-lt5d91c4a8a8138

Check Also

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan Tahun 2020 File Sofcopy Dalam …