Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rumah Gas

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) PEKERJAAN DED PEMBANGUNAN SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA JATIDIRI I. PENDAHULUAN A. Umum 1. Paket Pekerjaan Penyusunan DED Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga Jatidiri adalah perencanaan

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI SULAWESI TENGGARA KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pengadaan Jasa Konsultan PERENCANAAN RENOVASI Full GEDUNG ASRAMA UNIT

Lebih terperinci

Lampiran Dokumen Pemilihan

Lampiran Dokumen Pemilihan REVISI KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Renovasi Gedung/Bangunan Bagi Penyandang Disabilitas Badan Pendidikan dan PelatihanKesejahteraan

Lebih terperinci

Uraian Pendahuluan 1

1 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Uraian Pendahuluan ane 1. Latar Belakang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pekerjaan Lokasi Sumber Dana : PERENCANAAN RENOVASI DAN PERLUASAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA PARIAMAN : Pariaman : DIPA APBN TA. 2016 Uraian Pendahuluan 1 i. Latar Belakang

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOKASI : MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI TAHUN ANGGARAN 2013 A. PENDAHULUAN i. PENGERTIAN 1.ane. Nama Kegiatan.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PA/KPA : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA CIMAHI PEMERINTAH KOTA CIMAHI OPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA CIMAHI BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN NAMA KPA : DJANI

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOLAM RENANG PELATIHAN LOKASI : TANJUNG UBAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2016 A. PENDAHULUAN 1. PENGERTIAN 1.1. Nama Kegiatan. Nama Kegiatan

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA PENGAWASAN GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI SUMATERA SELATAN I. PENDAHULUAN A. UMUM 1. Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan

Lebih terperinci

BAB 6. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BAB VI. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 51 Uraian Pendahuluan 1 1. Latar Belakang Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan pemerintah yang dilakukan oleh penyedia jasa harus mendapatkan pengawasan secara

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM C-DAST DAN RUANG KELAS BERSAMA UNIVERSITAS NEGERI JEMBER ========================================================

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

0 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN Perencanaan Pagar KEGIATAN Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasaran BIDANG PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MESUJI TA 2015 1 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pekerjaan

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN : DED Lapangan Lasinrang Di Kab. Pinrang Prov. Sulsel PEKERJAAN : Jasa Konsultansi Detail Engineering science Desain Revitalisasi Lapangan Lasinrang Di Kab. Pinrang Prov. Sulsel

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA

KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DERMAGA PELABUHAN PENDARATAN IKAN (PPI) DAEO MAJIKO KABUPATEN PULAU MOROTAI I. LATAR BELAKANG Dalam rangka Pembangunan Dermaga PPI Daeo Kabupaten Pulau

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTAN PENGAWAS Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Doi-Doi Lokasi : Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2016 1 KERANGKA ACUAN KERJA

Lebih terperinci

2. KEGIATAN PENGAWASAN

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) PEKERJAAN KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT BONEA BENTENG DI LINGKUP DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN. 1. Latar Belakang

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA Dki jakarta TERM OF REFERENCE / KERANGKA ACUAN KERJA BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB RUANG PARIPURNA GEDUNG DPRD PROVINSI DKI Djakarta TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

Nomor : PL /i.2/2894A/2012

BERITA ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) DOKUMEN PEMILIHAN SELEKSI SEDERHANA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS (LELANG ULANG) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGKARANG Nomor : PL. 01.02/ane.2/2894A/2012

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) REHAB GEDUNG KANTOR YANG DIPINJAM PAKAI OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (DAU-2017) BIDANG PERUMAHAN, PRASARANA,SARANA

Lebih terperinci

KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG I. PENDAHULUAN Pada proyek konstruksi memungkinkan adanya kasus hukum yang terjadi karena adanya penyimpangan terhadap kontrak. Kasus hukum tersebut berdampak bagi pihak yang

Lebih terperinci

( KUALIFIKASI :USAHA KECIL )

P Due east M Eastward R I N T A H K A B U P A T E N P U R B A L I North Thousand G A DINAS PEKERJAAN UMUM Alamat Jl. Raya Purbalingga – Kaligondang Km. 2, Telp. (0281) 893158 – Purbalingga UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Lebih terperinci

BAB Ii TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ii.i Tahap- tahap dalam Proyek Konstruksi Pekerjaan proyek konstruksi dimulai dengan tahap awal proyek yaitu tahap perencanaan dan perancangan, kemudian dilanjutkan dengan tahap

Lebih terperinci

Page 1 of 14 Penjelasan >> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK Indonesia, Menimbang

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN

KERANGKA ACUAN KERJA STUDI PENATAAN DAN PERENCANAAN DED KOMPONEN PSU KAWASAN KUMUH KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENYIAPAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS KAWASAN KUMUH LOKASI : KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

WALIKOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

Lebih terperinci

I. Latar Belakang dan Dasar Hukum

KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN HARGA ANALISA SATUAN PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN TANGERANG DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN APBD 2017 I. Latar Belakang

Lebih terperinci