Kenapa Ada Pertemuan Bila Akhirnya Menyakitkan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang ada di Indonesia. Lazimnya BPR dimiliki oleh pihak swasta mengingat bank swasta seperti BPR ini membutuhkan modal besar berpokok investor perseorangan. Sayangnya meskipun memiliki investor sendiri BPR (Bank Perkreditan Rakyat) tidak selamanya boleh bepergian lancar.

Lebih lagi pada tahun 2018 lalu saja dari Wulan Januari hingga Wulan Oktober LPS (Susuk Penjamin Simpanan) sudah melikuidasi sedikitnya 5 BPR di seluruh Indonesia. Poin yang cukup banyak tentunya lakukan penutupan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengalir bikin mensejahterakan rakyat ini. Akan tetapi LPS karuan punya alasannya sendiri.

Alasan Banyak BPR Dilikuidasi

Likuidasi pada BPR bukan sekadar di lakukan makanya LPS saja namun juga oleh OJK (Pengaturan Jasa Keuangan) Indonesia. Di Bulan April tahun 2016 silam OJK sempat melikuidasi dua Bank Perkreditan Rakyat ialah BPR Dana Dagang Mandiri yang mulai sejak dari Makassar, Sulawesi Daksina di tanggal 13 April 2016.

Serta BPR Syariah Al Rahmat yang berasal dari Jawa Timur di rontok 25 April 2016. Akan hanya ternyata di tahun nan sama namun di Rembulan Januari, OJK sudah terlebih dahulu melikuidasi dua BPR. Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi maka itu OJK ini merupakan BPR Agra Arthaka Mulya yang berasal dari Yogyakarta dan BPR Mitra Bunda Mandiri yang bermula semenjak Sumatera Barat.

Lantas apa sebenarnya alasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini melikuidasi banyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia? Mari simak penjelasannya berikut ini.

1. Adanya fraud atau korupsi

Luang di wawancarai perihal cak kenapa banyak BPR yang dilikuidasi namun OJK dan LPS enggan menjawabnya. Akan tetapi santer terdengar seandainya alasan utama dari beberapa BPR nan kena likuidasi ini karena adanya fraud atau kecurangan dalam sistem manajemn Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Biasanya kecurangan ini dapat terbit dari salah satu manajemen hanya maupun dari semua tata yang mengatak BPR tersebut.

Sebelum sebuah Bank Perkreditan Rakyat di buka pasti pemilik akan di beri luang mengenai GCG (Good Cooporate Governance). GCG yakni sistem tata peraturan sebuah bank yang harus di terapkan hendaknya bank tersebut bisa melanglang dengan lancar dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun BPR yang terbabit fraud ini kebanyakan tidak mengindahkan perihal GCG yang sudah lalu di beritahukan.

Hasilnya sistem manajemen di dalam bank menjadi tidak teratur dan memusat kacau-balau karena enggak adanya sistem GCG dalam perusahaan. Hal ini pula sesuai dengan yang di katakan maka dari itu Budi Armanto selaku Pengawas Perbankan II OJK yaitu,  “Tidak adanya penerapan GCG dan manajemen risiko membuat banyak BPR mengerjakan kecurangan atau fraud sehingga banyak BPR yang ditutup operasinya,”

Fraud yang terjadi di sistem pengelolaan BPR bisa mengakibatkan penjatuhan aset perusahaan hingga perusahaan tersebut gulung tikar karena tidak bisa membayar fiskal yang sudah di tetapkan.

Contohnya seperti BPR Dana Niaga Mandiri yang asetnya sempat turun drastis bermula biji Rp. 26,78 Milyar menjadi Rp. 17,28 Milyar.

Hal serupa juga dialami maka dari itu BPRS Al Pemberian yang semula aset perusahaannya di angka Rp. 22,81 Milyar turun sangat tajam mencapai angka Rp. 5,71 Milyar. Berbunga data ini bisa diambil penali jika fraud memang bisa sangat berbahaya kerjakan berdirinya sebuah perusahaan.

2. Kalah dalam persaingan

Selain karena fraud, faktor lain nan bisa menyebabkan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilikuidasi karena kalah dalam persaingan. Di Indonesia ada banyak sekali BPR nan mutakadim berdiri dan saling bersaing. Dimana persaingan ini bisa sangat membedabedakan antar bank menghafaz penggunanya juga semakin meningkat.

Terlebih Bank Perkreditan Rakyat bukan saja harus bersaing dengan sesama BPR namun kembali harus berlomba dengan bank awam yang ada di Indonesia. Total rente bank dan akomodasi yang disediakan oleh bank tersebut menjadi keadaan yang sangat penting. Apabila perusahaan melengahkan fasilitas yang akan mereka tawarkan lakukan nasabah maka BPR jenis ini harus siap gulung tikar.

Biasanya ketika sebuah BPR sudah kalah dalam bersilaju maka bank ini bukan dapat menimbangi dana nasabah yang sudah masuk ke perusahaannya. Mana tahu dana nasabah nan mutakadim masuk suntuk bikin biaya operasional firma belaka tidak terserah investor yang tertarik cak bagi menguburkan saham di kerumahtanggaan bank tersebut. Alhasil BPR tadi akan dilikuidasi pecah daftar BPR nan ada.

3. Tidak kreatif mengupah pajak nan suka-suka

Sebelum sebuah BPR didirikan maka akan di evaluasi atau di cek bahkan lalu oleh OJK dan juga LPS. Dimana pengecekan ini bertujuan bakal mengaram apakah BPR yang akan di buat bisa membayar pajak yang di tetapkan. Sehingga lain acak pihak boleh membuat sebuah Bank Pekreditan Rakyat.

Harus ada modal awal yang dimiliki seseorang buat bisa membuat sebuah BPR nantinya. Setelah BPR di buat maka pemilik harus boleh mengatur manajemen bank tadi dengan sebaik kali. Karena jika BPR tidak berada membayar pajak nan telah di tetapkan sebelumnya maka OJK ataupun LPS berhak menudungi BPR tersebut.

Padalah itu tadi beberapa alasan mengapa ketika ini banyak BPR di Indonesia yang dilikuidasi baik oleh OJK atupun oleh LPS. Saja diantara alasan-alasan tersebut alasan nan paling terdahulu pecah hilangnya sebuah BPR di Indonesia adalah adanya fraud di perusahaannya. Fraud ini bisa di sebabkan maka itu pemilik, staff, atau jajaran direksi yang cak semau di Bank Perkreditan Rakyat tersebut.

Kata sandang Terkait

• Bahaya Angka Sonder Agunan (KTA) Bakal Kesehatan Bank
• Bagaimana Bila KPR Lumpuh?
• Arti bersumber Biji-angka nan Tertera pada Kartu Kredit
• Alasan Bank Umum Harus Menyimpan Saldo Minimal pada Bank Sentral

Demikianlah kata sandang mengenai alasan cak kenapa banyak BPR dilikuidasi, semoga bermanfaat bagi Anda semua.