Data Pembangunan Infrastruktur Rumah Susun

Data Pembangunan Infrastruktur Rumah Susun

KPBU-Availability Payment: Salah Satu Opsi Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kawasan Perkotaan?


Latar belakang : Tempat Tinggal Merupakan Hak Warga Negara

Rumah, merupakan kebutuhan dasar setiap orang, sehingga banyak cara dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab negara akan kebutuhan tersebut, negara juga telah mengambil porsi yang besar dalam membantu warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan rumah. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pada UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemda harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Selain kedua UU tersebut, tanggung jawab negara atas kebutuhan tempat tinggal bagi warganya juga termuat dalam UU 20/2011 tentang Rumah Susun dan UU iv/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Pemerintah telah membuat kebijakan pembangunan yang salah satunya tercantum dalam RPJM 2015-2019. Adapun terkait dengan perumahan, kebijakan Pemerintah adalah meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. Berdasarkan RPJM 2015-2019, kebutuhan pendanaan infrastruktur diperkirakan sebesar Rp4.796 triliun, sedangkan kebutuhan sektor perumahan sebesar Rp328 triliun atau sekitar vii% dari seluruh kebutuhan pendanaan infrastruktur nasional). Kebutuhan dana tersebut ditujukan untuk penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau untuk 2,ii juta rumah tangga dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, di mana sebagian dana tersebut harus disediakan melalui APBN/APBD. Jumlah kebutuhan dana tersebut dapat juga bertambah apabila pemenuhan target pada tahun yang bersangkutan tidak tercapai atau adanya peningkatan kebutuhan karena pertumbuhan jumlah penduduk.

Dalam memenuhi kebutuhan rumah tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemda mengambil porsi yang cukup besar dalam pembiayaan perumahan, yaitu sekitar Rp228 triliun atau 69% dari seluruh kebutuhan pembiayaan perumahan.

Mengingat masih besarnya financing gap di luar porsi Pemerintah tersebut, perlu strategi agar pembiayaan tersebut dapat menghasilkan lebih banyak rumah dalam mengatasi kebutuhan rumah baru, baik yang disebabkan pertumbuhan populasi, mengatasi backlog tahun-tahun sebelumnya, dan menjawab tantangan kebutuhan perumahan/kawasan permukiman untuk kalangan milenial serta dalam rangka penataan kawasan kumuh di wilayah perkotaan.