Cara Menguruh Pembangunan Rumah Subsidi

Ketersediaan Prasarana Jalan di Perumahan

Seharusnya pengembang atau
developer
berkomitmen melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada konsumen yang sudah menaruh rasa kepercayaannya, dalam hal ini pembangunan rumah bersubsidi.

Pengembang memiliki kewajiban menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum,[ane] dengan penjelasan definisi berikut ini:

1. Prasarana
   adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.[two]
2. Sarana
   adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.[3]
3. Utilitas umum
   adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.[four]

Adapun yang dimaksud dengan “rencana kelengkapan prasarana” paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum.[5] Sehingga, jalan yang ada di samping rumah Anda diasumsikan merupakan bagian dari prasarana.

Di sisi lain, dalam tahap pembangunan rumah dapat dipasarkan melalui Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:[six]

1. status kepemilikan tanah;
2. hal yang diperjanjikan;
3. Persetujuan Bangunan Gedung;
4. ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
5. keterbangunan perumahan paling sedikit 20%.

Larangan Mengalihfungsikan Prasarana

Pada prinsipnya setiap orang
dilarang
menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.[7] Jika dilanggar dan menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, terdapat sanksi pidana denda paling banyak Rp5 miliar.[8]

Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus
developer, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan iii kali dari pidana denda terhadap orang.[ix]

Tak hanya itu,
developer

dilarang
mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya.[10] Jika dilanggar, ada sanksi pidana denda paling banyak Rp5 miliar dan pengurus badan hukum juga dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun.[eleven]

Jadi, menjawab pertanyaan Anda,
developer
yang mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya yang diperjanjikan di awal, menurut hemat kami dapat dituntut secara pidana dengan Pasal 144 UU 1/2011 sebagaimana disebutkan di atas.

Selain tuntutan pidana,
developer
juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana pernah diulas dalam
Sanksi Bagi
Developer
Perumahan yang Tak Sediakan Fasilitas Umum.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor i Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.